Ironis! Kilang Pertamina Dumai Terbakar Tak Lama Setelah Kritik Menkeu Purbaya
Purbaya menegaskan bahwa hambatan pembangunan kilang bukan terletak pada kemampuan atau ketiadaan proyek
Kilang Pertamina di Dumai, Riau, dilanda kebakaran hebat pada Rabu malam (1/10). Peristiwa ini terjadi di tengah sorotan tajam Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyinggung lambannya pembangunan kilang minyak di Indonesia, termasuk soal keamanan dan efisiensinya.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (30/9), Purbaya menegaskan bahwa hambatan pembangunan kilang bukan terletak pada kemampuan atau ketiadaan proyek, melainkan pada sikap malas dari pihak Pertamina.
"Kilang itu, bukan kita gak bisa bikin atau gak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertaminanya males-malesan aja," ujar Purbaya, ditulis Kamis (2/10).
Ia mengaku pernah menawarkan skema kerja sama dengan investor asal Tiongkok yang bersedia membangun kilang minyak dengan sistem Build Operate Transfer (BOT), di mana setelah 30 tahun, aset kilang akan sepenuhnya menjadi milik Indonesia secara gratis. Namun, tawaran tersebut justru ditolak oleh Pertamina.
"Saya pernah tawarin ke mereka, gak ada investor dari Cina mau bangun kilang anda perlu beli setelah 30 tahun anda dapat kilangnya gratis. Pertamina keberatan dengan usulan tersebut. Karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget over capacity apa?," ungkap Purbaya.
Purbaya mengaku terkejut dengan alasan tersebut, mengingat hingga kini belum ada satu pun pembangunan kilang baru yang benar-benar terealisasi.
Pernah Usulkan ke Pertamina
Padahal, ketika Purbaya masih menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dirinya telah merekomendasikan agar Pertamina membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun.
Sayangnya, menurut Purbaya, janji tersebut masih sebatas rencana, bahkan beberapa fasilitas kilang yang sudah ada justru mengalami insiden kebakaran.
"Kami (Pertamina) sudah berencana bangun kilang baru, satu pun gak jdi kan. Mereka bilang akan jadi, tapi sampai sekarang gak jadi, yang ada malah beberapa dibakar," ujarnya.
Minta DPR Ikut Kawal Pertamina
Ia pun meminta DPR sebagai wakil rakyat untuk lebih aktif mengontrol kinerja Pertamina dalam pembangunan infrastruktur energi.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan parlemen sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menekan subsidi energi dan memastikan bahwa subsidi yang ada menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
"Tolong dari parlemen mengontrol hal tersebut, jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama yaitu mengurangi subsidi, dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran," katanya.