RDMP Balikpapan: Proyek Kilang Raksasa Pertamina Siap 'On Stream' 10 November, Respons Teguran Menteri?

Pertamina menanggapi teguran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan fokus pada penyelesaian Proyek RDMP Balikpapan, yang ditargetkan beroperasi 10 November. Akankah ini mengurangi ketergantungan impor BBM?

PT Pertamina (Persero) secara serius menanggapi teguran yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembangunan kilang di Indonesia. Teguran ini dianggap sebagai masukan berharga yang krusial dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional. Komitmen Pertamina untuk mempercepat proyek-proyek strategis menjadi sorotan utama.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati pernyataan Menteri Keuangan mengenai minimnya pembangunan kilang. "Kemarin kami sempat mendengar Pak Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tidak banyak kilang yang dibangun, tentunya itu menjadi masukan berharga buat kami," ucap Simon pada acara "Indonesia Langgas Berenergi" di Jakarta, Selasa (7/10).

Sebagai respons konkret, Pertamina kini memfokuskan perhatian pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini diharapkan dapat mulai berproduksi atau 'on stream' pada tanggal 10 November mendatang, menandai langkah signifikan dalam upaya kemandirian energi.

Teguran Menteri Keuangan dan Komitmen Pertamina

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera membangun kilang minyak baru. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (30/9). Tujuan utama dari pembangunan kilang ini adalah untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Pengurangan ketergantungan impor BBM memiliki dampak langsung terhadap anggaran subsidi energi negara. Dengan kapasitas produksi kilang yang meningkat, diharapkan beban subsidi dapat ditekan secara signifikan. Pertamina mengakui bahwa ini adalah "PR" besar yang harus segera diselesaikan.

Simon Aloysius Mantiri menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus berbenah dan mengembangkan fasilitas kilang. "Ini sangat luar biasa, karena itu adalah PR dari kami. Kami harus terus memperbaiki diri dan mengembangkan kilang supaya bisa mencapai produksi yang performa yang terbaik," ujarnya, menunjukkan keseriusan Pertamina dalam menanggapi teguran tersebut.

Proyek Strategis Nasional: RDMP Balikpapan

Proyek RDMP Balikpapan menjadi salah satu prioritas utama Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi. Proyek ini merupakan pengembangan kilang minyak dan petrokimia yang berlokasi di Balikpapan. Sejak tahun 2019, proyek ini telah menjadi perhatian serius dan terus didorong penyelesaiannya.

Target utama dari Proyek RDMP Balikpapan sangat ambisius, yaitu meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah. Selain itu, kilang ini juga akan menghasilkan produk BBM berkualitas tinggi yang setara dengan standar Euro 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM.

Direktur Utama Pertamina berharap agar proyek ini dapat segera beroperasi penuh. "Kami mendorong dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan di bulan November, 10 November, kami akan mulai on stream proyek RDMP Balikpapan," kata Simon, menggarisbawahi urgensi penyelesaian proyek ini.

Meningkatkan Ketahanan Energi dan Pengawasan Pemerintah

Pembangunan kilang baru dan pengembangan fasilitas yang sudah ada merupakan pilar penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Dengan mengurangi impor, Indonesia dapat lebih stabil dalam memenuhi kebutuhan energi domestik, sekaligus menghemat devisa negara. Proyek RDMP Balikpapan adalah salah satu wujud nyata dari upaya ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan akan turut serta dalam mengawasi jalannya proyek-proyek yang diusulkan oleh Pertamina. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa komitmen yang telah disampaikan dapat direalisasikan dengan baik. "Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan," tegas Purbaya.

Keterlibatan pemerintah dalam pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi positif antara Pertamina dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat kemandirian energi nasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan timbal balik yang konstruktif dari Pertamina.

Sumber: AntaraNews