Minta Izin Prabowo, Bahlil Mau Bereskan Proyek Migas yang Mangkrak
Sebagai contoh, Bahlil mengatakan, masih ada beberapa blok migas di sekitar lapangan Forel dan Terubuk yang diabaikan oleh sang pemegang kontrak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang proyek minyak dan gas (migas) mereka yang mangkrak. Hal itu diutarakannya langsung secara daring kepada Prabowo, dalam acara peresmian proyek lapangan minyak Forel dan Terubuk di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5.
Sebagai contoh, Bahlil mengatakan, masih ada beberapa blok migas di sekitar lapangan Forel dan Terubuk yang diabaikan oleh sang pemegang kontrak.
"Kami juga laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa di sekitar blok-blok ini ternyata masih banyak blok-blok yang bisa kita kerjakan, tetapi pemegang izinnya sudah lama dipegang dan tidak beroperasi," ungkapnya.
Padahal, dia menyebut proyek mangkrak tersebut punya potensi yang tidak kecil jika dikerjakan secara serius, hingga mencapai 7 ribu barel minyak per hari.
"Ini bisa meningkatkan lagi kurang lebih sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 barel di sekitar sini," dia menegaskan.
Evaluasi KKKS untuk Kedaulatan Energi
Untuk itu, dia kembali meminta izin kepada Prabowo agar bisa mengevaluasi KKKS di tempat lain, yang juga abai terhadap wilayah kerja (WK) migas yang dipegangnya.
Menurut dia, kebijakan ini sejalan dengan asta cita Prabowo dan pemerintahannya untuk mengejar target swasembada energi. Sehingga negara melalui Kementerian ESDM bisa mengambil alih proyek migas mangkrak tersebut.
"Kami mohon izin Bapak Presiden dan mohon arahan, sekiranya Bapak Presiden berkenan kami akan mengevaluasi izin-izin ini. Untuk kita kembalikan kepada KKKS lain, yang mampu meningkatkan lifting untuk menuju kedaulatan energi," tuturnya.
Total Investasi USD 600 Juta
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, total investasi yang dikeluarkan untuk proyek lapangan Forel dan Terubuk sekitar USD 600 juta. Pengerjaannya dilakukan sepenuhnya oleh warga negara Indonesia (WNI), dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 100 persen.
"Total investasi kurang lebih sekitar 600 juta USD, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 2.300 orang pada masa konstruksi," terang Bahlil.
"Proyek ini mempunyai nilai strategis, karena yang punya adalah anak kandung daripada Republik Indonesia. Pekerjanya juga semua anak-anak negara Republik Indonesia, termasuk kapal FPSO-nya, pertama juga adalah buatan 100 persen TKDN Indonesia," pungkasnya.