Gubernur NTB Tegaskan Komitmen Penanganan Jalan Sumbawa, Anggaran Prioritas 2025

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam Penanganan Jalan Sumbawa, menyusul klarifikasi atas kesalahpahaman pernyataan Kadis PUPR, dengan alokasi anggaran lebih besar untuk Sumbawa di 2025.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memastikan bahwa pemerintah provinsi memberikan perhatian setara antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terkait pembangunan infrastruktur jalan. Pernyataan ini disampaikan di Mataram pada hari Senin, menyusul polemik yang muncul dari pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB sebelumnya. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, khususnya di kalangan masyarakat Pulau Sumbawa.

Polemik ini bermula dari potongan video dialog "Kamis-an" pada 27 Desember, di mana Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin sempat disalahartikan. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa maksud pernyataan tersebut bukanlah untuk mengabaikan kondisi jalan di Sumbawa. Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan jalan umumnya mempertimbangkan jumlah masyarakat penerima manfaat.

Meskipun demikian, Pemprov NTB di bawah kepemimpinannya mencoba melawan kebiasaan tersebut dengan memberikan perhatian khusus kepada Pulau Sumbawa. Sebagian besar proyek jalan dalam sembilan bulan terakhir justru dialokasikan untuk wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah provinsi terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NTB.

Kebijakan Prioritas dan Klarifikasi Gubernur NTB

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa proposal pembangunan jalan seringkali mempertimbangkan kepadatan penduduk dan frekuensi penggunaan. Daerah dengan lalu lintas harian rata-rata tinggi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak menjadi prioritas utama dalam Penanganan Jalan Sumbawa dan Lombok. Namun, Pemprov NTB berupaya menyeimbangkan kebijakan ini.

Dalam sembilan bulan terakhir, pemerintah provinsi telah mengalokasikan sebagian besar proyek jalan ke Pulau Sumbawa. Ini termasuk perbaikan tiga ruas jalan antar kecamatan yang relatif sepi penduduk, menunjukkan upaya pemerataan. Komitmen ini membuktikan bahwa Penanganan Jalan Sumbawa menjadi fokus penting bagi pemerintah daerah.

Mengenai isu pergeseran Kepala Dinas PUPR akibat pernyataan tersebut, Gubernur Iqbal menyatakan bahwa masalah itu sudah selesai. "Kan sudah klarifikasi, saya rasa sudah cukup. Apalagi memang tidak ada niat jelek. Hanya kurang tepat membahasakan saja," ujarnya, menekankan bahwa tidak ada niat buruk di balik pernyataan awal.

Permintaan Maaf Kadis PUPR dan Alokasi Anggaran 2025

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, telah menyampaikan permintaan maaf secara pribadi dan atas nama dinas. Ia meluruskan maksud dari potongan video dialog yang menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat NTB. Klarifikasi ini penting untuk memastikan informasi mengenai Penanganan Jalan Sumbawa tidak disalahartikan.

Sadimin menegaskan bahwa tidak ada perbedaan penanganan infrastruktur konektivitas antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa penanganan infrastruktur dilakukan berdasarkan skala prioritas di kedua pulau. Ini adalah pendekatan realistis dalam menghadapi kendala fiskal.

Untuk tahun 2025, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp58 miliar untuk Pulau Sumbawa, sementara Pulau Lombok menerima Rp35 miliar. Meskipun anggaran untuk Sumbawa lebih besar, Sadimin mengakui bahwa jumlah tersebut tidak cukup untuk meng-cover seluruh kebutuhan. Prioritas Penanganan Jalan Sumbawa akan tetap pada ruas jalan dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) tinggi dan paling dibutuhkan masyarakat.

Sumber: AntaraNews