Meski TKD Menyesuaikan, Pekerjaan Fisik Infrastruktur Lombok Timur 2026 Tetap Berlanjut

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur memastikan proyek fisik peningkatan infrastruktur tetap berjalan. Kepastian ini berlaku untuk APBD 2026, meskipun Transfer Keuangan Daerah (TKD) mengalami penyesuaian signifikan. Penyesuaian tersebut mencapai angka Rp402 miliar.

Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, menegaskan bahwa kegiatan fisik untuk jalan dan fasilitas umum lainnya akan terus ada. Fokus utama adalah pada perbaikan jalan serta peningkatan kapasitas air minum dan sanitasi. Proyek ini tersebar merata di berbagai kecamatan.

Komitmen ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik terkait dampak pemotongan anggaran. PUPR akan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema tahun jamak. Langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan di seluruh wilayah Lombok Timur.

Optimalisasi Anggaran untuk Peningkatan Infrastruktur Jalan

Achmad Dewanto Hadi menjelaskan bahwa Dinas PUPR Lombok Timur akan tetap aktif dalam pekerjaan fisik pada 2026. "Tetap ada kegiatan fisik untuk peningkatan infrastruktur jalan. Di APBD 2026 kegiatan masih ada," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian TKD tidak akan membuat PUPR menganggur, melainkan mendorong efisiensi.

DAK menjadi salah satu penopang utama untuk proyek infrastruktur Lombok Timur 2026. DAK untuk jalan dialokasikan senilai Rp7 miliar, sementara DAK untuk proyek air minum mencapai Rp4 miliar dan sanitasi Rp2,9 miliar. Anggaran ini didapatkan melalui usulan Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI), memastikan proyek strategis tetap berjalan.

Percepatan perbaikan jalan melalui skema tahun jamak menjadi fokus penting. Skema ini melibatkan sekitar 52 ruas jalan hotmix dan 11 ruas jalan lapen yang akan diperbaiki. Total panjang perbaikan mencapai sekitar 165 kilometer, tersebar hampir di 21 kecamatan di Lombok Timur, menunjukkan cakupan pembangunan yang luas.

Peningkatan Kapasitas Air Minum dan Sanitasi

Selain jalan, proyek air minum juga menjadi prioritas dalam rencana infrastruktur Lombok Timur 2026. PUPR akan melakukan penambahan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM Pantai Selatan di Desa Kotaraja. Kapasitas IPA yang semula 50 liter per detik akan ditingkatkan menjadi 100 liter per detik, menggandakan kemampuan pasokan air bersih.

Proses penambahan debit air ini sudah mulai dilakukan dan diharapkan selesai pada akhir Desember. "Komitmen kita dengan Direktorat air minum, SPAM Pantai selatan ini akan melayani 8 ribu sambungan rumah," kata Achmad Dewanto Hadi. Pada tahun 2025, sekitar 3.500 Sambungan Rumah (SR) sudah terpasang, dan akan ada penambahan signifikan untuk mencapai target.

Penambahan jaringan ke rumah warga juga akan diperluas, khususnya di Desa Ekas Buana dan desa-desa lain yang belum terjangkau SPAM Pantai Selatan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat. Proyek sanitasi juga terus berjalan, mendukung kualitas hidup dan kesehatan publik di Lombok Timur.

Koordinasi Pusat-Daerah untuk Solusi Anggaran

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, sebelumnya mengakui bahwa penyesuaian transfer daerah membuat program dan kegiatan kurang optimal. Tantangan mendasar ada di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan kemiskinan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan anggaran.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Bupati Warisin menginstruksikan semua OPD untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. "Agar dapat mengoptimalkan program dan kegiatan pemerintah pusat, terutama yang selaras dengan visi misi kita," tegasnya. Ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

Bupati sendiri telah mengunjungi sejumlah kementerian, termasuk Kementerian PU, untuk menyampaikan kondisi jalan di Lombok Timur. Meskipun Pemkab mengalokasikan anggaran skema tahun jamak, itu belum cukup untuk memperbaiki semua ruas jalan rusak. "Kami sudah sampaikan supaya Kementerian PU bisa membantu menganggarkan untuk perbaikan jalan-jalan, karena jika hanya mengandalkan anggaran tahun jamak, hanya sebagian yang bisa diperbaiki," tambahnya, menunjukkan upaya advokasi yang kuat.

Sumber: AntaraNews