DPR Harap Kemenparekraf Kawal Program Pokok Desa Wisata untuk Kesejahteraan

Komisi VII DPR RI mendesak Kemenparekraf untuk lebih aktif mengawal program pokok desa wisata di lapangan, memastikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan harapannya agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dapat mengawal setiap program pokok yang dijalankan oleh desa atau kampung wisata. Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, di Tangerang pada Jumat (23/1).

Inisiatif tersebut bertujuan untuk memperkuat dampak nyata dari pengembangan desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi tersebut. Saleh Daulay menekankan pentingnya peran aktif Kemenparekraf dalam memastikan program-program ini berjalan efektif dan sesuai kebutuhan.

Ia menyarankan agar Kemenparekraf mengirim stafnya langsung ke desa wisata untuk berdiskusi dan memahami program pokok yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat membuat bantuan dari kementerian lebih terasa manfaatnya dan relevan dengan kondisi di lapangan.

Kemenparekraf Diminta Turun Langsung Kawal Desa Wisata

Saleh Daulay menyoroti bahwa peran Kemenparekraf dalam mengawal serta mengawasi progres perkembangan program desa wisata masih belum terlihat jelas. Banyak program yang sebagiannya belum dilaporkan secara transparan kepada DPR, sehingga menyulitkan pengawasan. Oleh karena itu, keterlibatan langsung kementerian di lapangan menjadi krusial untuk memastikan akuntabilitas.

Ia menegaskan bahwa Kemenparekraf harus secara proaktif mendatangi desa wisata untuk meminta penjelasan mengenai program pokok yang diinginkan. Diskusi langsung dengan pengelola dan masyarakat desa akan membantu Kemenparekraf dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini juga akan memungkinkan kementerian untuk menguji efektivitas program yang sedang berjalan.

Keterlibatan pemerintah, khususnya Kemenparekraf, sangat penting dalam membimbing dan mengawal pengembangan desa dan kampung wisata tersebut. Dengan demikian, program-program yang dijalankan bisa dibaurkan dengan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini akan mendorong kreativitas lokal tanpa harus didikte oleh pihak luar.

Sinergi Kemenparekraf dan DPR untuk Pariwisata Berkelanjutan

Dalam kesempatan tersebut, Saleh juga mengajak Kemenparekraf untuk melakukan evaluasi bersama dengan pemerintah daerah terkait kinerja pengelolaan desa wisata. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dalam upaya peningkatan sektor pariwisata secara keseluruhan. Sinergi antara pusat dan daerah akan mempercepat kemajuan pariwisata.

Ia mengingatkan bahwa upaya pengembangan sektor pariwisata bukan hanya menjadi tugas Kemenparekraf semata. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengawal program-program pemerintah. Kemenparekraf merupakan salah satu kementerian terbesar kedua yang menjadi mitra utama Komisi VII DPR RI, menunjukkan besarnya tanggung jawab bersama.

Saleh Daulay menekankan bahwa kreativitas adalah salah satu hal yang sangat dijaga dalam pengembangan wisata. Oleh karena itu, Kemenparekraf tidak boleh mendikte desa wisata dalam menjalankan programnya, melainkan harus memfasilitasi dan mendukung inovasi yang muncul dari masyarakat lokal. Pendekatan ini akan memastikan keberlanjutan dan keunikan setiap destinasi.

Sumber: AntaraNews