Di Tengah Efisiensi, Pemprov Banten Malah Anggarkan Belanja Tempat Tidur Setengah Miliar Rupiah

Pengadaan kode RUP 55086871 dengan spesifikasi pekerjaan Pengadaan Tempat Tidur Ukuran 200 x 200 dan 180 x 180.

Di saat Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah melalui Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten menganggarkan pengadaan tempat tidur dengan harga fantastis mencapai hampir setengah miliar rupiah. 

Informasi pengadaan tempat tidur yang mencapai Rp426.840.000 tercatat pada sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten tahun anggaran 2025.

Pengadaan kode RUP 55086871 dengan spesifikasi pekerjaan Pengadaan Tempat Tidur Ukuran 200 x 200 dan 180 x 180.

Pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan barang ditargetkan pada Maret-April 2025.

Tidak ada penjelasan detail untuk siapa penggunaan tempat tidur dengan harga fantastis tersebut.

Tanggapan Pemprov Banten

Plt Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Banten, Rina Dewiyanti saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan pengadaan tersebut untuk Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, dan fasilitas Perlengkapan kepala daerah terpilih telah dianggarkan sebelum penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

"Bahkan untuk kendaraan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan pada Perubahan APBD TA. 2024 sebagaimana tercantum dalam Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024. Untuk perlengkapan Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya seperti pakaian dinas dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025. Penganggaran pakaian dinas dan peralatan penunjang sarpras lainnya Gubernur dan Wakil Gubernur telah memperhatikan jenis pakaian (antara lain Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), PDU, Pakaian Kenegaraan, Pakaian dinas lain disesuaikan dengan kebutuhan dan hari tertentu, kualitas dan standar harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu (15/2). 

Rina menjelaskan pengadaan pakaian dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan melalui proses yang transparan dan kompetitif untuk mendapatkan harga yang wajar. 

"Anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) merupakan batas anggaran tertinggi, untuk untuk volume dan harga satuannya akan direalisasikan sesuai kebutuhan," katanya. 

Rina mengungkapkan tidak ada intervensi atas perencanaan dan penganggaran tersebut oleh Gubernur dan wakil Gubernur terpilih. 

"Yang ditayangkan di RUP yang terdapat dlm DPA belu. tentu direalisasikan apalagi kita semua sama-sama mengetahui sedang melakukan beberapa efisiensi dan rasionalisasi sesuai inpres 1 th 2025," Ungkap Rina. 

Penjelasan Prabowo soal Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak mengganggu operasional sehari-hari. Menurutnya, anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2). Dia pun mengajak parpol di koalisinya itu untuk mendukung langkah penghematan ini.

"Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari," ujar Prabowo.

Prabowo pun menegaskan bahwa isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar.

"Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar," ujarnya.

Pengurangan Kegiatan Tidak Penting

Prabowo mengatakan, bahwa langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri. 

"Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi," tegasnya.

Prabowo menyebut penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.

"Kita sudah menghemat sekitar Rp300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan," jelasnya.