Bukan Dibubarkan, SKK Migas Bakal Diganti Jadi Badan Usaha Khusus

Namun, Dwi menekankan membentuk bada usaha tidak semudah itu. Sebab, mencari sumber daya manusia (SDM) berkualitas pun bukan perkara gampang.

"Kita sekarang punya SKK Migas. Oleh karena itu perangkat yang dimiliki SKK Migas bisa dimanfaatkan, aset SKK Migas kan sumber daya yang berkelanjutan," imbuh Dwi. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman sempat mengatakan, ada tiga opsi yang ditawarkan untuk status kelembagaan SKK Migas yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam RUU Migas.

Opsi pertama, meleburkan SKK Migas dalam PT Pertamina (Persero). Namun, pilihan ini masih menuai pro dan kontra dari seluruh fraksi yang ada di Komisi VII. 

Opsi kedua, menambah beberapa kewenangan yang saat ini tidak bisa dijalankan oleh SKK Migas. Maman sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kewenangan apa saja yang dimaksud.

Selanjutnya, tetap membiarkan SKK Migas tanpa menambah atau mengurangi kewenangan yang sudah ada. "Kalau seperti itu tidak ada terobosan," kata Maman.

Dari seluruh opsi yang dibahas di DPR, Maman menegaskan kelembagaan SKK Migas tidak akan dibubarkan. DPR dan pemerintah akan menyempurnakan struktur dan penambahan sejumlah kewenangan SKK Migas.

"(SKK Migas) tidak dibubarkan tapi penyempurnaan struktur. Ada tiga opsi yang sedang didiskusikan. Narasi ini penting disampaikan agar tidak menimbulkan keriuhan yang membuat pesimis para pelaku migas kita," ujar Maman.