Sosok 10 Polwan yang Diangkat Jadi Kapolres dalam Mutasi Polri 2025
Sepuluh Polwan terpilih diangkat jadi Kapolres dalam mutasi Polri 2025, sebagai langkah nyata penguatan gender di kepolisian.
Mutasi Polri tahun 2025 membawa angin segar bagi pengembangan karir perempuan di institusi kepolisian. Sebanyak sepuluh Polisi Wanita (Polwan) berhasil diangkat menjadi Kapolres, menandakan komitmen Polri dalam mendukung pengarusutamaan gender.
Pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan Polri. Dengan memberikan kesempatan lebih luas bagi Polwan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan beragam dalam kepemimpinan.
Berikut adalah daftar sepuluh Polwan yang diangkat menjadi Kapolres dalam mutasi Polri 2025:
Daftar Polwan yang Diangkat Jadi Kapolres
1. AKBP Kadek Citra Dewi S — Kapolres Jembrana, Polda Bali
2. AKBP Veronica — Kapolres Salatiga, Polda Jateng
3. AKBP Sah Udur Togi — Kapolres Pematang Siantar, Polda Sumut
4. AKBP Rina Frillya — Kapolres Samosir, Polda Sumut
5. AKBP Heti Patmawati — Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung
6. AKBP Bestiana — Kapolres Pesisir Barat, Polda Lampung
7. AKBP Miharni Hanapi — Kapolres Gunung Kidul, Polda DIY
8. AKBP Rise Sandiyantanti — Kapolres Pelabuhan Makassar, Polda Sulsel
9. AKBP Anita Ratna — Kapolres Ternate, Polda Malut
10. Kompol Yocbeth Mince — Kapolres Dogiyai, Polda Papua Tengah
Mutasi Besar-besaran di Lingkungan Polri
Selain pengangkatan Polwan sebagai Kapolres, mutasi ini juga mencakup pergantian sejumlah Kapolda dan pejabat tinggi lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk merespons dinamika perkembangan situasi keamanan di tanah air. Polri berupaya untuk tetap adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada.
“Mutasi ini adalah bagian dari program pembaruan di internal Polri untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho.
Dalam mutasi ini, beberapa pejabat tinggi Polri juga mengalami pergeseran untuk memperkuat struktur organisasi.
Dengan adanya perubahan ini, Polri berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penempatan pejabat yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepolisian.