Komisi Etik Jatuhkan Sanksi Demosi 11 Tahun bagi Polisi Pelanggar Susila di SPN Polda Jateng

Briptu BTS, oknum polisi di SPN Polda Jawa Tengah, dijatuhi sanksi demosi 11 tahun dan patsus 20 hari oleh Komisi Kode Etik Polri atas dugaan pelanggaran kesusilaan, menegaskan komitmen Polri terhadap integritas.

Sidang Komisi Kode Etik Polri di Semarang telah menjatuhkan sanksi berat kepada Briptu BTS. Oknum polisi ini terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan serius. Sanksi berupa demosi 11 tahun dan penempatan khusus (patsus) 20 hari telah diputuskan.

Pelanggaran tersebut melibatkan tindakan merekam seorang polwan di kamar mandi asrama SPN Polda Jawa Tengah. Kejadian ini berlangsung pada September 2025, memicu penyelidikan internal. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto, mengonfirmasi putusan ini pada Selasa (14/4).

Keputusan ini menunjukkan ketegasan Polri dalam menjaga integritas dan moral anggotanya. Sanksi berat diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah insiden serupa di masa depan. Langkah ini juga menegaskan komitmen terhadap lingkungan pendidikan yang aman di kepolisian.

Detail Sanksi dan Dasar Hukumnya

Komisi Kode Etik Polri menyatakan Briptu BTS terbukti melakukan perbuatan tercela. Selain demosi selama 11 tahun, ia juga dikenai sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. Sanksi administrasi ini merupakan respons terhadap pelanggaran serius yang dilakukannya.

Kombes Pol. Artanto menjelaskan bahwa sanksi berat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberhentian anggota Polri. Penerapan PP ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesusilaan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dalam institusi kepolisian.

Penjatuhan sanksi demosi yang panjang ini diharapkan dapat memberikan efek jera. Selain itu, tindakan tegas ini juga bertujuan untuk menjaga marwah dan integritas lembaga pendidikan di lingkungan Polri. Ini adalah pesan jelas bahwa pelanggaran etika tidak akan ditoleransi.

Kronologi Pelanggaran dan Proses Penanganan

Briptu BTS dilaporkan ke Unit Provos SPN Polda Jawa Tengah terkait dugaan pelanggaran kesusilaan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa ia merekam seorang polwan di kamar mandi asrama. Kejadian memprihatinkan ini terjadi pada bulan September 2025.

Proses internal penanganan kasus kemudian dilanjutkan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah. Penyelidikan mendalam dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Sidang Komisi Kode Etik Profesi akhirnya digelar pada Senin (13/4) untuk memutuskan nasib Briptu BTS.

Hingga saat ini, Kombes Pol. Artanto menyatakan bahwa baru ada satu korban yang melaporkan dugaan tindak pelecehan tersebut. Pihak kepolisian terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan. Ini menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran etika di internal Polri.

Komitmen Polri Menjaga Integritas

Kasus Briptu BTS menjadi sorotan dan menegaskan pentingnya integritas di tubuh Polri. Institusi kepolisian secara konsisten berupaya membersihkan diri dari oknum yang mencoreng nama baik. Sanksi yang diberikan adalah bukti nyata komitmen tersebut.

Penjatuhan sanksi berat ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Polri. Setiap personel dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik profesi dan moralitas. Pelanggaran sekecil apapun akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tegas ini juga bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dengan menindak tegas anggotanya yang melanggar, Polri menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini krusial untuk menjaga kredibilitas sebagai pengayom masyarakat.

Sumber: AntaraNews