Bikin Rakyat Susah, Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Ternyata Bukan dari Prabowo

Dasco menegaskan bahwa larangan bagi pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg bukan berasal dari Prabowo.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memberikan izin kepada pengecer gas LPG 3 kg agar dapat kembali berjualan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap isu kelangkaan penjualan gas melon.

"Setelah berkomunikasi dengan Presiden, dia telah menginstruksikan ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa pada hari ini," jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Dasco menambahkan bahwa rencana untuk menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan akan dilakukan secara bertahap.

"Sambil itu dilakukan secara parsial, para pengecer akan diminta untuk kembali berjualan, dan Presiden telah menginstruksikan ESDM agar pada hari ini pengecer tersebut dapat beroperasi kembali, sambil kemudian aturan yang ada diselaraskan," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pelarangan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg bukan kebijakan dari Prabowo.

"Sebenarnya, ini bukan kebijakan Presiden untuk melarang, tetapi melihat situasi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar pengecer dapat beroperasi lagi," tambahnya.

Di samping itu, Dasco meyakinkan bahwa stok LPG dalam keadaan aman dan tidak pernah mengalami kelangkaan.

"Stok tidak langka, stok ada, dan terkonfirmasi tidak ada kelangkaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah tidak mengurangi volume dan subsidi untuk gas LPG 3 kg. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan Pertamina berupaya maksimal untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi dapat tepat sasaran.

"Dalam APBN, alokasi negara sebesar Rp 87 triliun untuk subsidi LPG ini benar-benar tepat sasaran," jelas Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, pada Senin (3/2/2025).

"Teman-teman di Pertamina dan Kementerian SDM telah bekerja keras. Dari agen Pertamina, barang masuk ke agen-agen, kemudian ke pangkalan, dan terakhir ke pengecer. Jika dari agen ke pangkalan masih bisa dikontrol secara teknologi," katanya.

Namun, ia menekankan bahwa penjualan di pengecer tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, yang menyebabkan harga penjualan gas menjadi mahal dan tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi masalah kelangkaan distribusi gas LPG, Bahlil mengusulkan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan.

"Kami menyimpulkan agar pengecer ini dijadikan sub pangkalan, dengan tujuan agar harga LPG yang dijual tetap terkontrol," tutupnya.

Bahlil Mau Ubah Pengecer Gas Jadi Sub Pangkalan

Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi volume serta subsidi untuk gas LPG 3 kg. Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama Pertamina berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

"Dalam APBN Rp87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG ini betul-betul tepat sasaran," ungkap Bahlil Lahadalia saat rapat dengan Komisi XII DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Ia juga menambahkan bahwa Pertamina dan Kementerian ESDM telah bekerja keras untuk memastikan distribusi yang efisien, mulai dari agen hingga pengecer. Meskipun kontrol teknologi dapat diterapkan dari agen ke pangkalan, Bahlil mengakui bahwa penjualan di tingkat pengecer sulit untuk diawasi, yang menyebabkan harga gas menjadi mahal dan tidak sesuai sasaran.

Untuk mengatasi masalah kelangkaan gas 3 kg, Bahlil mengusulkan agar pengecer diubah namanya menjadi sub pangkalan.

"Kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan tujuannya apa bapak ibu semua agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol," jelas Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, juga meminta pengecer gas untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi. Ia menetapkan masa transisi selama satu bulan bagi pengecer untuk beralih menjadi pangkalan resmi.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah harga LPG 3 kg melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, distribusi LPG 3 kg akan lebih terukur, sehingga pemerintah dapat lebih mudah mengetahui kebutuhan masyarakat.

Bahlil: Mohon Kasih Kami Waktu Sedikit Saja

Bahlil mengimbau masyarakat yang sedang antre untuk mendapatkan gas LPG 3 kg agar bersabar selama masa transisi dari pengecer menjadi pangkalan.

"Bapak, ibu, semua saudara-saudara saya, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini," ungkap Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers bertajuk "Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025" yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (3/2/2025) seperti yang dilansir oleh Antara.

Dia menegaskan kembali bahwa saat ini tidak ada masalah kelangkaan gas LPG 3 kg. Menurutnya, yang terjadi adalah masyarakat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk membeli LPG 3 kg.

"Biasanya (jarak beli) cuma 100 meter bisa dapat LPG pengecer itu, sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 meter atau 1 km. Kadang-kadang, tempatnya pun belum tahu," jelasnya.

Bahlil juga menyatakan bahwa dia telah memberikan arahan agar pengecer gas yang sudah memenuhi syarat segera ditingkatkan statusnya menjadi pangkalan. Dengan langkah ini, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol harga jual tabung LPG 3 kg.

"Ini transisi saja sebenarnya. Saya juga tadi sudah diminta oleh Pak Wapres (Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka) untuk memperhatikan ini," tambah Bahlil.

Dengan adanya transisi ini, diharapkan distribusi gas LPG 3 kg dapat lebih teratur dan terjangkau bagi masyarakat.

Dapatkan produk di Pangkalan Resmi

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, PT Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. "Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg," ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.