Bahlil Sebut Masih Satu Visi dengan Prabowo soal Polemik LPG 3 Kg: Presiden Perintahkan agar Subsidi Tepat Sasaran

Prabowo sudah bicara di beberapa kesempatan agar gas subsidi tepat sasaran.

Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya masih satu visi dengan Presiden Prabowo Subianto soal kebijakan penyaluran gas elpiji atau LPG 3 kilogram (Kg).  

Dia mengatakan, jika Prabowo sudah bicara di beberapa kesempatan agar gas subsidi tepat sasaran. Hal itu yang melandasi Bahlil membuat kebijakan melarang pengecer menjual gas 3 Kg. 

"Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memerintahkan untuk memastikan agar LPG ataupun subsidi tepat sasaran itulah kenapa kami membuat kebijakan ini. Sehingga kita pada frame yang sama dan ini merupakan bagian konsekuensi menertibkan yang bengkok bengkok mejadi lurus," kata Bahlil, dalam sambutan di Rakernas, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2).

Dia menjelaskan, soal mengapa dirinya mengeluarkan kebijakan soal penyaluran atau distribusi gas LPG 3 Kg, karena melihat ada yang tidak beres. 

"Sebagai kader Golkar yang berangkat dari bawah dan berproses dalam keluarga yang serba keterbatasan, yang pernah merasakan hasil dana subsidi beras jatah, rasanya hati ini bergejolak melihat yang lain berpestapora dengan memanfaatkan fasilitas negara. Hati saya bergejolak," ujarnya. 

Harga LPG 3 Kg Harusnya Rp12.750

Bahlil mengungkapkan, harga gas LPG 3 Kg sebenarnya dari negara hanya Rp12.750. Kemudian harga sampai di pengecer harusnya hanya Rp18.000 atau Rp19.000 maksimal.  Namun, yang terjadi justru di pengecer dijual dengan harga Rp23.000 hingga Rp30.000. 

"Kalau saya mengurai uangnya puluhan triliun. Bapak Ibu bayangkan Rp18.000 yang harusnya rakyat dapat dijual Rp25.000 selisihnya berapa? Rp7.000 itu sudah sekitar 15 persen hampir 20 persen dari subsidi kalau 15 persen sampai 20 persen kali Rp87 triliun itu sudah sama dengan Rp15 triliun sampai Rp17 triliun, itu baru selisih harga," jelasnya. 

"Yang ketiga adalah volume rata-rata kalau 25 persen sampai 30 persen yang bocor, subsidi tidak bisa buat sasaran kali Rp87 triliun itu sama dengan kurang lebih Rp25 triliun bapak ibu semua. Negara memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran dan ini dinikmati oleh sekelompok orang. Ini bukan barang gampang tapi kapan ini kemudian tidak kita berikan," pungkas dia.