Bahlil Akui Kebijakan Setop Distribusi LPG 3 Kg di Pengecer Kurang Tepat: Saya Sudah Minta Maaf ke Rakyat
Bahlil menjelaskan, terkait energi total subsidi yang dikucurkan rata-rata mencapai Rp400 triliun - Rp450 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan distribusi gas elpiji atau LPG 3 kilogram (Kg) di pengecer. Bahlil juga mengakui kebijakannya itu belum tepat sehingga menimbulkan gaduh di masyarakat.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat, Sabtu (8/2). Menurut Bahlil, kebijakan itu sudah dibenahi dengan meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan.
"Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya, dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, adalah sub-pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan," kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, terkait energi total subsidi yang dikucurkan rata-rata mencapai Rp400 triliun -Rp450 triliun. Dari total itu, subsidi untuk LPG berkisar Rp87 triliun.
Menurutnya, dalam rangka mewujudkan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, maka semua anggota kabinet diminta memastikan semua anggaran negara yang dikucurkan untuk program rakyat harus sampai ke masyarakat.
"Nah kita sebagai kader-kader Partai Golkar khususnya saya, itu melakukan pembenahan, penataan, baik dari subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, maupun subsidi LPG," jelas Bahlil.
Subsidi Satu Tabung Gas LPG 3 Kg Capai Rp36.000
Bahlil menerangkan, subsidi negara kepada rakyat untuk LPG 3 Kg per tabungnya itu Rp36.000. Artinya, kata Bahlil idealnya LPG 3 kg maksimal Rp19.000.
Sayangnya, Bahlil menyebut pihaknya masih banyak menerima laporan, di mana harga jual LPG 3 Kg di masyarakat mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000.
“Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? Kalau memang kita konsen, Golkar, sebagai bentuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat saya berpandangan ini harus kita luruskan yang bengkok,” ucapnya.
