Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Viral Billie Eilish Diajak Justin Bieber Naik ke Panggung Coachella: Tak Kuat Jalan hingga Mewek

{{caption}}
Kebon Pala Jaktim Banjir Lagi: Ketinggian Air Nyaris Dua Meter, Warga Mulai Mengungsi

{{caption}}
Modus Main Game, Pria Pengangguran di Lampung Cabuli Bocah Laki-Laki di Toilet Musala

{{caption}}
Momen Tamu Hotel Mencuri Uang di Meja Kasir, Aksinya Terekam CCTV dan Viral

{{caption}}
KPK Ungkap 81 Persen Koruptor Laki-Laki, Sembunyikan Uang Lewat 'Ani-Ani'

{{caption}}
BBM Nonsubsidi Naik, Pramono Siapkan Terobosan Agar Warga Jakarta Pilih Transportasi Umum

Topik Terkait
{{caption}}
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

{{caption}}
VIDEO: Perintah Tegas AHY Ke Demokrat! Kawal Aturan Pilkada KPU Sesuai Putusan MK

AHY menegaskan, sikap Partai Demokrat ialah bersama rakyat.

AHY
{{caption}}
Fakta-Fakta RUU PIlkada, Dibahas Sejak Agustus 2023 Mandek di Akhir Tahun hingga 'Ngebut' Usai Putusan MK

Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.

{{caption}}
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

{{caption}}
Breaking News: Didemo Sampai Pagar Jebol, DPR Batal Sahkan RUU Pilkada dan Ikut Putusan MK

akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin Revisi Undang-undang Pilkada batal disahkan menjadi undang-undang.

{{caption}}
Kendaraan Taktis Bakal Bubarkan Massa di DPR

Terlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran  massa.

{{caption}}
FOTO: Padati Depan Gedung MK, Massa dari Forum Guru Besar hingga Aktivis 98 Rapatkan Barisan Kawal Konstitusi dan Demokrasi

Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.

{{caption}}
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang

Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.

{{caption}}
Pakar Hukum: UU yang Dibikin DPR Tak Bisa Ubah Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.

{{caption}}
Peringatan Darurat Garuda Biru Bukan soal Pilkada atau MK Vs DPR, ini Makna Sesungguhnya Sangat Menohok

Peringatan darurat dengan gambar burung garuda berlatar biru menggema di media sosial. Gambar tersebut juga membanjir berbagai lini masa.

{{caption}}
Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

{{caption}}
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

{{caption}}
Anwar Usman Plong Tinggalkan MK: Purnabakti dengan Nama Baik Dipulihkan PTUN

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

{{caption}}
Putusan MK Perkuat Kewenangan BPK Audit Kerugian Negara, Pengawasan Lebih Terkontrol

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

{{caption}}
Kemenko Kumham Imipas: Putusan MK Ubah Sebagian Norma UU Kesehatan, Pemerintah Siapkan Revisi Aturan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

{{caption}}
Kemdiktisaintek Dukung Penguatan Kolegium Kedokteran Independen Pascaputusan MK

Kemdiktisaintek menegaskan peran krusial kolegium kedokteran independen dalam tata kelola profesi medis, mendukung putusan MK demi pendidikan kedokteran berkualitas dan pemerataan distribusi dokter spesialis.

{{caption}}
Putusan MK Tegaskan Peran Kolegium dalam Standar Pendidikan Kedokteran Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengukuhkan peran vital kolegium dalam menyusun standar pendidikan kedokteran, memastikan mutu dan keselamatan pasien.

{{caption}}
Desakan Kencang DPR ke Menkes Budi BPJS Kesehatan Ditanggung Pemerintah: Anggaran Kita Mampu!

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

{{caption}}
Ravindra Airlangga: Diplomasi Antar-Parlemen untuk Kepentingan Nasional

Ravindra menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring kerja sama internasional melalui diplomasi parlemen.

{{caption}}
2,1 Juta Peserta BPJS PBI yang Sempat Nonaktif Kini Diaktifkan Lagi

Dari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.

{{caption}}
Singgung Motor Listrik BGN, Pimpinan Komisi IX DPR Sebut APBN Mampu Biayai 225 Juta Peserta BPJS Kesehatan

Jika negara mampu mengalokasikan anggaran untuk program lain, maka pembiayaan kesehatan masyarakat seharusnya juga bisa dipenuhi sepenuhnya.

{{caption}}
DPR Sentil Kemendiktisaintek Heboh Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI Seret 16 Mahasiswa

Diketahui sebanyak 16 mahasiswa terseret diduga merupakan pelaku pelecehan seksual melalui grup WhatsApp.

{{caption}}
Keras, DPR Sentil Garuda Indonesia soal Pengadaan Koper Haji dan Umrah

Ia meminta ke depan pengadaan koper haji diatur langsung Kementerian Haji dan Umrah.

dpr