Menkomdigi Dorong Platform Digital Global Dukung Ekosistem Media di Indonesia

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha media massa dan memastikan masyarakat mendapat informasi publik akurat melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Keberadaan mesin pencari, media sosial dan AI membuat informasi mudah didapat. Alhasil, banyak konten sintetis yang membanjiri banyak platform media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan krusialnya **peran pers di era AI dan disinformasi** sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat, bukan pilihan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendesak industri media massa untuk mempertahankan integritas media digital, independensi, dan etika jurnalistik di era digital yang dinamis.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti pentingnya Peran PWI di tengah tantangan digitalisasi dan hoaks, menegaskan relevansinya bagi bangsa dan negara.

Dia menjelaskan, Perpres ini bahkan tidak mengatur konten yang disebut jurnalisme berkualitas. Definisi konten berkualitas akan ditentukan oleh perusahaan pers.

Perpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers.

Dewan pers bersama konstituen dan pemerintah sudah memiliki kesamaan pandangan soal perpres publisher rights untuk segera disahkan

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Total keseluruhan, Komdigi telah memblokir lebih dari 13.000 nomor telepon bekerja sama dengan operator seluler.

Perputaran uang judol telah mengalami penurunan sebesar 30 persen, menjadi Rp286 triliun dari Rp400 triliun pada tahun 2025.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Meutya menekankan bahwa kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa.

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Kedua raksasa teknologi itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku setelah PP Tunas efektif dua hari lamanya sejak Sabtu (28/3).

YouTube akan menonaktifkan notifikasi untuk kanal yang tidak berinteraksi dengan pengguna dalam waktu satu bulan terakhir.

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan menyasar anak dan remaja.

Dengan adanya komitmen ini, YouTube yang berada di bawah Google akan menerapkan aturan yang menetapkan usia minimal pengguna sebesar 16 tahun.

Kemkomdigi kirim panggilan kedua ke Youtube dan Meta terkait kepatuhan aturan perlindungan anak. Pemerintah tegaskan proses hukum terus berjalan.

Meta dan YouTube dituduh lalai dalam memberikan peringatan yang cukup tentang risiko yang mungkin ditimbulkan oleh platform mereka.

Kemitraan antara FIFA dan YouTube untuk menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan stasiun televisi tradisional.