LIVE

Komdigi Jadi Penyumbang Terbesar PNBP Kuartal I 2025

Selain Komdigi, beberapa kementerian atau institusi yang menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kuartal I 2025 terbesar.

komdigi
Menkomdigi Ketemu Dubes India untuk Indonesia, 5G Jadi Pembahasan Utama
Menkomdigi Ketemu Dubes India untuk Indonesia, 5G Jadi Pembahasan Utama (KOMDIGI)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatatkan prestasi sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pada kuartal I-2025.

Kemkomdigi menyumbang PNBP sebesar Rp3,25 triliun, atau sekitar 10,9% dari total PNBP K/L sebesar Rp29,7 triliun, melampaui kontribusi Kementerian Perhubungan (Rp3,16 triliun) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Rp2,22 triliun).

Capaian ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Plh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/5/2025). Suahasil menyoroti pentingnya peran aktif K/L dalam menyokong PNBP nasional.

“PNBP K/L adalah Rp29,7 triliun. Sebanyak 71,7% di antaranya berasal dari 10 kementerian dan lembaga terbesar. Ini menunjukkan betapa strategisnya kontribusi instansi pemerintah terhadap penerimaan negara,” ujarnya.

Secara keseluruhan, realisasi PNBP per 31 Maret 2025 tercatat Rp115,9 triliun atau 22,6% dari target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp513,6 triliun. PNBP didominasi oleh sektor SDA migas (Rp24,9 triliun), SDA non-migas (Rp25,7 triliun), dividen BUMN (Rp10,88 triliun), PNBP lainnya (Rp37,2 triliun), dan BLU (Rp17,1 triliun).

Berikut daftar lengkap 10 K/L penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I-2025:

  1. Kemkomdigi – Rp3,25 triliun (10,9%)
  2. Kemenhub – Rp3,16 triliun (10,6%)
  3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan – Rp2,22 triliun (7,4%)
  4. Polri – Rp2,12 triliun (7,1%)
  5. Kejaksaan – Rp0,81 triliun (2,7%)
  6. Kementerian ATR/BPN – Rp0,80 triliun (2,7%)
  7. Kemenag – Rp0,56 triliun (1,9%)
  8. Kemenkumham – Rp0,53 triliun (1,8%)
  9. Kemenaker – Rp0,48 triliun (1,6%)
  10. Kemenhan – Rp0,47 triliun (1,6%)

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas kepercayaan publik terhadap kinerja kementeriannya.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan publik dan dunia usaha dalam mengakses layanan serta perizinan digital di bawah Kemkomdigi. Capaian ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran, dan lebih dari itu, menjadi dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan, transparansi, dan inovasi digital demi mendukung penerimaan negara,” tegas Meutya dalam siaran persnya, Selasa (13/5).

Kementerian Keuangan juga menyatakan tengah merancang langkah intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP bersama sejumlah K/L strategis, termasuk Kemkomdigi, untuk memaksimalkan potensi pendapatan non-pajak negara di tengah dinamika ekonomi digital.

Capaian Kemkomdigi ini menunjukkan meningkatnya peran sektor komunikasi dan digital dalam menopang keuangan negara, sekaligus menegaskan pentingnya transformasi digital sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
F
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Demo Depan Gedung DPR, Buruh Tuntut Upah Layak dan Setop PHK Massal

{{caption}}
Dasco Sebut Ada Wacana Driver Ojek Online Jadi Pekerja Perusahaan

{{caption}}
PSG dan Manchester United Mengincar 4 Gelandang yang Sama, Salah Satunya Favorit Bruno Fernandes

{{caption}}
Prabowo Ratifikasi ILO 188: Pertama Kali dalam Sejarah, Nelayan Diurus Negara

{{caption}}
16 Korban Luka Kecelakaan Kereta Masih Dirawat di RSUD Bekasi, Begini Kondisinya

{{caption}}
Aksi Hari Buruh di Gedung DPR, Akses Keluar Pintu Tol Slipi Ditutup Sementara

Topik Terkait
{{caption}}
Pajak Sektor Digital Himpun Rp2,08 Triliun per Februari 2026, Perkuat Penerimaan Negara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Pajak Sektor Digital
{{caption}}
DJP Himpun Rp1,13 Triliun dari Pajak Sektor Digital di Awal 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

DJP
{{caption}}
Realisasi PNBP Sulsel 2025 Tembus Rp4 Triliun, Lampaui Target

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang tahun 2025 berhasil mencapai Rp4 triliun, melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan pengelolaan fiskal yang solid.

Realisasi PNBP Sulsel
{{caption}}
Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp11,44 Triliun per Oktober 2025

Pemerintah kumpulkan Rp11,44 triliun pajak digital Januari–Oktober 2025. PPN PMSE jadi kontributor terbesar, total setoran sejak 2022 mencapai Rp43,75 triliun.

Ekonomi Digital
{{caption}}
Kominfo Targetkan PNBP 2024 Capai Rp 25 Triliun

Realisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.

Menkominfo Budi Arie
{{caption}}
Pernyataan Menkomdigi Soal Penyebaran Fitnah ke Kepala Negara

Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah Hoaks, Fitnah serta mengandung Ujaran Kebencian.

berita update
{{caption}}
TelkomGroup Dukung Implementasi PP Tunas untuk Wujudkan Ruang Digital Aman

TelkomGroup dukung PP TUNAS dan dorong literasi digital untuk ciptakan ruang siber aman bagi generasi muda Indonesia.

advertorial
{{caption}}
Pemkab Lebak Gencarkan Sosialisasi PP Tunas Demi Masa Depan Anak Bangsa

Pemerintah Kabupaten Lebak secara aktif menyosialisasikan PP Tunas (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif platform digital dan memastikan masa depan mereka.

anak bangsa
{{caption}}
Menteri Komdigi Ajak Lulusan Kampus Jaga Kualitas Ruang Digital Indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong lulusan perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kualitas ruang digital Indonesia di era post-truth, sekaligus mempromosikan literasi digital di tengah masyarakat.

era post truth
{{caption}}
Menkomdigi Ajak Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Penjaga Ruang Digital, Tingkatkan Literasi Digital Nasional

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong lulusan perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan dan pandu Literasi Digital, menjaga kualitas informasi di era post-truth serta mengimplementasikan PP Tunas.

etika digital
{{caption}}
Google Antarkan Surat Kepatuhan PP TUNAS, Akun YouTube di Bawah 16 Tahun Kini Resmi Dibatasi

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan menyasar anak dan remaja.

berita update
{{caption}}
KKP Catat PNBP Tembus Rp50 Miliar dari Penindakan Pelanggaran di 2025, Bukti Pengawasan Ketat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

ekonomi maritim
{{caption}}
Rusun ASN Kejati Jabar di Kiaracondong: Hunian Strategis Skema Sewa untuk Tingkatkan Kinerja

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) membangun Rusun ASN Kejati Jabar di Kiaracondong, Bandung, dengan skema sewa untuk menunjang kinerja pegawai golongan tertentu yang belum memiliki hunian.

asn jawa barat
{{caption}}
Perpanjang SIM A dan C Lebih Mudah: Layanan SIM Keliling Jakarta Hadir di Lima Lokasi Hari Ini

Warga Jakarta kini dapat memperpanjang SIM A dan C dengan praktis melalui Layanan SIM Keliling Jakarta yang beroperasi di lima titik strategis. Ketahui lokasi, syarat, dan biayanya agar tidak salah langkah!

dokumen berkendara
{{caption}}
DJKN Catat Nilai BMN NTT Capai Rp78,39 Triliun hingga Februari 2026: Kontribusi Penting bagi Pembangunan Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat Nilai BMN NTT mencapai Rp78,39 triliun per Februari 2026, menunjukkan kontribusi vital bagi pembangunan daerah dan nasional.

aset negara
{{caption}}
Kemenkeu: Pendapatan Negara Bengkulu Capai Rp409,50 Miliar, Tumbuh 24,18 Persen

Kementerian Keuangan melaporkan Pendapatan Negara Bengkulu hingga pertengahan Maret 2026 mencapai Rp409,50 miliar, tumbuh 24,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Apa saja faktor pendorong di balik pertumbuhan impresif ini?

djpb
{{caption}}
DJPb Catat Realisasi Pajak Sultra Tembus Rp551 Miliar per Februari 2026, Didorong PBB dan Impor Smelter

Realisasi Pajak Sultra menunjukkan performa positif, mencapai Rp551,09 miliar per Februari 2026, didorong pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta aktivitas impor pembangunan smelter.

bea cukai