DJKN Catat Nilai BMN NTT Capai Rp78,39 Triliun hingga Februari 2026: Kontribusi Penting bagi Pembangunan Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara mencatat capaian signifikan terkait Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Februari 2026, Nilai BMN NTT berhasil menembus angka Rp78,39 triliun, menunjukkan potensi aset negara yang besar di wilayah tersebut. Pencatatan ini dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN Bali Nusra, yang secara rutin memantau dan mengelola kekayaan negara.

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Bali Nusra, Desak Jenny, menyampaikan bahwa Nilai BMN NTT ini berkontribusi penting. Aset-aset tersebut berperan vital dalam mendukung pembangunan daerah, layanan pemerintah, serta berbagai prioritas strategis nasional. Data ini menjadi dasar penting bagi perencanaan dan pengelolaan aset negara yang lebih efektif di masa mendatang.

Selain nilai BMN, DJKN juga melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset di NTT. Hingga periode yang sama, PNBP tercatat sebesar Rp1,46 miliar, yang merupakan 12,19 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk penerimaan non-pajak.

Komposisi Nilai BMN NTT Berdasarkan Jenis Aset

Nilai BMN NTT yang mencapai Rp78,39 triliun ini terdiri dari berbagai jenis aset yang tersebar di seluruh provinsi. Komponen terbesar adalah tanah, yang tercatat senilai Rp43 triliun. Ini menunjukkan luasnya kepemilikan lahan negara yang menjadi fondasi bagi berbagai infrastruktur dan fasilitas publik.

Selanjutnya, gedung dan bangunan memiliki nilai sebesar Rp17,97 triliun, mencerminkan jumlah dan kualitas bangunan pemerintah yang ada. Aset infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan juga memiliki nilai signifikan, mencapai Rp5,59 triliun. Keberadaan infrastruktur ini sangat krusial untuk konektivitas dan mobilitas di NTT.

Selain itu, peralatan dan mesin tercatat senilai Rp2,93 triliun, mendukung operasional berbagai instansi pemerintah. Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp3,34 triliun menunjukkan adanya proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Aset tak berwujud seperti hak paten atau lisensi senilai Rp272 miliar, serta aset tetap lainnya sebesar Rp113,57 miliar, turut melengkapi total Nilai BMN NTT.

Distribusi Nilai BMN NTT Berdasarkan Wilayah Pulau

Penyebaran Nilai BMN NTT tidak merata di seluruh wilayah kepulauan yang ada. Berdasarkan data DJKN, Pulau Timor, Rote, dan Sabu menjadi wilayah dengan nilai aset terbesar. Total aset di ketiga pulau ini mencapai Rp60,34 triliun, menunjukkan konsentrasi aset negara yang signifikan di bagian selatan NTT.

Sementara itu, wilayah Pulau Flores, Lembata, dan Alor memiliki nilai aset sebesar Rp15,17 triliun. Angka ini mencerminkan keberadaan aset pemerintah yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di gugusan pulau tersebut. Kontribusi aset ini vital untuk pengembangan potensi pariwisata dan pertanian di Flores dan sekitarnya.

Pulau Sumba juga memiliki nilai aset yang cukup besar, tercatat sebesar Rp2,85 triliun. Meskipun lebih kecil dibandingkan wilayah lain, aset di Sumba tetap berperan penting. Aset-aset ini mendukung berbagai program pemerintah serta layanan publik bagi masyarakat setempat.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BMN NTT

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan BMN di NTT menunjukkan dinamika yang menarik. Hingga Februari 2026, PNBP tercatat sebesar Rp1,46 miliar. Angka ini mencapai 12,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp12 miliar untuk periode tersebut.

Secara bulanan, realisasi PNBP Februari 2026 mengalami peningkatan signifikan sebesar 235,50 persen dibandingkan Januari 2026 yang hanya Rp0,44 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya optimalisasi atau pencairan penerimaan yang lebih besar di bulan Februari. Namun, jika dibandingkan dengan Februari 2025 yang mencapai Rp3,43 miliar, realisasi ini mengalami penurunan 57,29 persen secara tahunan (yoy).

Kontributor utama PNBP berasal dari pengelolaan BMN, yang menyumbang Rp1,33 miliar atau 91,12 persen dari total. Lelang aset juga memberikan kontribusi sebesar Rp0,13 miliar atau 8,82 persen. Sementara itu, piutang negara menyumbang angka yang relatif kecil, yaitu Rp0,0009 miliar atau 0,06 persen dari total PNBP.

Sumber: AntaraNews