Dpr Ri

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Pengesahan RUU Masyarakat Adat, DPR: Ini Janji yang Harus Ditunaikan

Parta menyampaikan, pembahasan RUU yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun.

{{caption}}
DPR RI Tekankan Pengawasan K3 Ketat Pasca Insiden Kebakaran SPBE Bekasi

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pengawasan K3 SPBE Bekasi diperketat menyusul insiden kebakaran yang menimbulkan korban, menyoroti pentingnya standar keamanan dan tanggung jawab Pertamina.

{{caption}}
Dukung Transformasi KUA, Komisi VIII DPR RI Perkuat Peran Strategis

Transformasi KUA perlu terus didorong agar mampu memberikan layanan yang lebih luas dan berdampak.

{{caption}}
Tertutup untuk Publik, Komisi III DPR Dalami Kasus Pelecehan Syekh AM

Rapat ini dilakukan secara tertutup mengingat sensitivitas perkara yang tengah menjadi perhatian publik.

{{caption}}
DPR Minta Evaluasi Berkala Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Pastikan Produktivitas dan Tujuan Tercapai

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Evaluasi WFH ASN setiap Jumat, guna memastikan efektivitasnya dalam menekan polusi dan menjaga produktivitas.

{{caption}}
Geram, Komisi III DPR RI Bakal Panggil Kejari Karo Terkait Kasus Amsal Sitepu

Politikus Gerindra ini secara spesifik menunjuk narasi yang dibangun oleh Kejari Karo terkait proses hukum Amsal Sitepu.

{{caption}}
Anggota DPR Desak Pemda Prioritaskan Perbaikan Jalan Pelosok dan Akses Kesehatan

Anggota DPR RI Ratih Megasari Singkarru mendesak pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan pelosok dan penguatan akses kesehatan di wilayah terpencil, menyusul insiden pilu seorang ibu melahirkan di jalan berlumpur.

{{caption}}
Menteri KemenPANRB: WFH ASN Bukan Pengurangan Jam Kerja, Dorong Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

{{caption}}
DPR Desak Tanggung Jawab Internasional atas Gugurnya Prajurit RI di Lebanon

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak tanggung jawab internasional atas insiden serangan di Lebanon yang menewaskan prajurit Indonesia, menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan tumpah darah Indonesia.

{{caption}}
DPR Usul Skema Insentif Khusus untuk 638 Ribu Guru Madrasah Swasta

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.