Reformasi Polri
Berita Utama
-
-
-
jimly asshiddiqie Laporan Ribuan Halaman Komisi Percepatan Reformasi Polri Siap Diserahkan ke Presiden Prabowo
-
bakti sosial polri Pengamat Nilai Safari Ramadhan 2026 Bukti Nyata Transformasi Polri Menuju Institusi Humanis dan Profesional
-
jimly asshiddiqie Komisi Reformasi Polri Ungkap Rekomendasi Perubahan Krusial untuk Presiden Prabowo
-
berita nasional Jimly Asshiddiqie Pastikan Laporan Reformasi Polri Diserahkan ke Presiden Prabowo Sebelum Lebaran
-
-
bripda ms Wamen HAM Tegaskan Penganiayaan Anak oleh Oknum Brimob di Maluku Langgar Undang-Undang HAM
-
-
bripka masias siahaya DPR Desak Hukuman Berat Bripka Masias Siahaya Atas Penganiayaan Pelajar di Maluku Tenggara
Berita Terbaru
-
liputan6 Presiden Prabowo: Peristiwa Marsinah Dibunuh Keji Seharusnya Tidak Perlu Terjadi, Dasar Negara Kita Pancasila
-
-
liputan6 Presiden Prabowo Sentil TNI-Polri saat Resmikan Museum Marsinah: Perbaiki Diri, Bersihkan Diri, Berani Koreksi!
-
arung jeram KONI Pusat Lantik PB FAJI 2026-2030, Fokus Utama PB FAJI Kembangkan Sport Tourism Arung Jeram Nasional
-
bandara soetta InJourney Perketat Pengawasan Keamanan Bandara Soetta Pasca-Pengungkapan Pencurian Kargo Ekspor
Berita Populer
-
Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Penjara, Singgung Pertanggungjawaban di Akhirat
-
Reaksi Kuasa Hukum Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun oleh Jaksa
-
Alasan Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara
-
Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTO
-
Dituntut Ganti Rp5,6 Triliun, Peningkatan Kekayaan Nadiem Makarim Dinilai JPU Tak Seimbang dengan Penghasilan
Berita Utama Lainnya
-
berita update Pesan Tegas Pensiunan Jenderal Polisi Depan Kapolri, Tunjukan Kinerja Bagus dan Kembali Dicintai Masyarakat
-
-
direktorat ppa ppo polri Apresiasi Analis: Direktorat PPA-PPO Polri Perkuat Pendekatan Perlindungan Korban
-
-
-
berita dpr RDPU dengan Panja Reformasi Kepolisian, Anggota Komisi III DPR Minta Propam Perketat Pengawasan Internal
-
-
-
-
Jimly Asshiddiqie menyerahkan buku pribadinya tentang Amandemen UUD 1945 kepada Megawati Soekarnoputri, memicu diskusi penting mengenai penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menteri Pertanian dan Menteri ESDM menyatakan **penugasan Polri di kementerian** mereka sangat membantu memperkuat pengawasan, meskipun Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan terkait hal ini.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membantah isu adanya polisi aktif di BGN, menegaskan kepatuhan terhadap putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menjelaskan terkait Roy Suryo cs yang keluar dari audiensi tersebut.
Komisi Percepatan Reformasi Polri aktif menyerap aspirasi masyarakat sipil di Jakarta, guna merumuskan kebijakan yang partisipatif dan memperkuat institusi kepolisian.
Komisi III DPR RI telah resmi menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi.
Soal pembahasan Reformasi Polri, Yusril mendiskusikan hal itu dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi.
Polri membentuk tim pokja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menghindari multitafsir atas aturan Polri Jabatan Sipil.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri. Kebijakan transisi segera diperlukan.
Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) menyoroti penambahan anggota perempuan sebagai sinyal positif reformasi Polri. Kehadiran mereka krusial untuk meningkatkan inklusivitas Polri dan menghadirkan perspektif humanis.