Survei LSI: 78,8 Persen Publik Percaya KPU Soal Hasil Pemilu 2024

Indikator Politik telah merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Mudik Lebaran tahun 2026.

Survei terbaru ERC Uniper menunjukkan mayoritas warga Pangkalpinang, atau 62,06%, tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada Ulang 2025. Simak bagaimana kesadaran demokrasi di Pangkalpinang semakin matang.

Jika membandingkan dengan negara penganut paham demokrasi, maka angka tersebut merupakan capaian luar biasa.

Survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025, dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Ia menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

Terkait dengan angka 93,3 persen itu belum dapat dipastikan jika pemilih untuk tidak golput.

52,2 persen publik tidak tahu KPU sudah memutukan hasil Pemilu 2024.

Mayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kesimpulan hasil survei LSI menunjukan pihak yang menilai Pemilu 2024 diwarnai kecurangan mayoritas berasal dari pemilih pasangan capres dan cawapres 01 dan 03.

Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.

Survei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.

Pendiri LSI Denny JA menyoroti urgensi perlindungan sosial bagi pekerja digital rentan (DVC) di Indonesia, mengingat potensi munculnya kelas sosial baru akibat perkembangan ekonomi digital.

Survei dilakukan pada Oktober 2025, menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden

Adapun sebanyak 12,2 persen responden menyatakan percaya terhadap isu tersebut.

86 persen publik menilai perlu adanya saluran lain untuk mengadu.

Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling.

Temun survei juga menyebutkan pemberantasan korupsi di pemerintahaan sekarang juga dinilai cenderung positif oleh warga.

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.