Survei Populi Center

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.

Tngkat popularitas dari Ahmad Luthfi berada diurutan pertama dengan 74,8 persen. Sementara rivalnya Andika Perkasa yang 71,8 persen.

Afri menjelaskan, dalam survei sebelumnya, elektabilitas Prabowo-Gibran di wilayah tersebut 45,4 persen. Kini naik menjadi 53,3 persen.

Hasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.

Dukungan pemilih yang merasa bagian dari Muhammadiyah dan NU kepada Prabowo-Gibran meningkat

Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.

apabila pemilihan legislatif dilakukan pada hari ini, PDIP menjadi partai yang paling banyak dipilih dengan 17,4 persen."

"Data menunjukkan bahwa sebesar 80 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi," kata Afrimadona.

79,8 persen responden mengaku telah mantap dengan pilihannya tersebut.

Elektabilitas Prabowo-Gibran tinggi karena ada gabungan pemilih Jokowi dan pemilih Prabowo.

Responden pun ditanya siapa pasangan calon presiden yang dinilai paling mampu meneruskan program Jokowi.

Tingkat kepuasan kinerja Jokowi terus mengalami kenaikan. Sebelumnya berada di angka 71,6 persen pada survei November 2023.

Menanggapi hasil survei tersebut, Ganjar mengaku tak masalah

Populi Center menggelar survei tatap muka pada 28 November-5 Desember 2023.

Elektabilitas Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dari dua lembaga survei

Survei elektabilitas Mahfud di Charta dan Populi Center menunjukkan hasil yang berbeda.

Sementara itu, PSI menduduki posisi paling tinggi untuk partai non-parlemen.

Margin of Error (Mo) survei diperkirakan + 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Coattail effect dari Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu faktornya.

Lembaga survei sejauh ini selalu menempatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas capres dan cawapres 2024.