Trivia Pilkada: Survei Ungkap 62% Warga Pangkalpinang Tegas Tolak Politik Uang

Survei terbaru ERC Uniper menunjukkan mayoritas warga Pangkalpinang, atau 62,06%, tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada Ulang 2025. Simak bagaimana kesadaran demokrasi di Pangkalpinang semakin matang.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Trivia Pilkada: Survei Ungkap 62% Warga Pangkalpinang Tegas Tolak Politik Uang
Survei terbaru ERC Uniper menunjukkan mayoritas warga Pangkalpinang, atau 62,06%, tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada Ulang 2025. Simak bagaimana kesadaran demokrasi di Pangkalpinang semakin matang. (Merdeka.com)

Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan geliat demokrasi yang kian matang menjelang Pilkada Ulang pada 27 Agustus 2025. Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Elekta Research Center Universitas Pertiba (ERC Uniper) mengungkap fakta menarik mengenai kesadaran politik masyarakat setempat. Hasil survei ini menjadi sorotan utama, terutama terkait penolakan terhadap praktik politik uang yang sering mewarnai kontestasi politik.

Survei yang dilaksanakan antara 16 hingga 20 Agustus 2025 ini melibatkan 1.243 responden yang tersebar di 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang. Dengan melibatkan 51 relawan, ERC Uniper berhasil mengumpulkan data komprehensif yang merefleksikan pandangan warga. Metode pengambilan sampel menggunakan stratified multistage random sampling, memastikan representasi yang akurat dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 3,08 persen.

Direktur ERC Uniper, Divo Dharma Silalahi, menyatakan bahwa data ini adalah indikasi kuat kedewasaan demokrasi di Pangkalpinang. Penolakan mayoritas warga terhadap politik uang serta peningkatan partisipasi pemilih menjadi sinyal positif. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada Ulang memiliki legitimasi kuat di mata publik, mencerminkan kesadaran politik yang semakin dewasa di kalangan masyarakat.

Hasil survei ERC Uniper secara spesifik mencatat bahwa 62,06 persen masyarakat Kota Pangkalpinang menyatakan tidak bersedia menerima uang untuk memilih pasangan calon tertentu. Angka ini menunjukkan penolakan yang signifikan terhadap praktik politik uang, sebuah fenomena yang kerap menjadi tantangan dalam setiap pemilihan umum.

Kontras dengan mayoritas tersebut, hanya 25,66 persen responden yang menyatakan bersedia menerima uang, sementara 12,28 persen lainnya tidak memberikan jawaban. Data ini menggarisbawahi bahwa sebagian besar warga Pangkalpinang memiliki kesadaran untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Terkait dugaan adanya tim sukses yang berencana membagikan uang menjelang pencoblosan, 60,74 persen warga menyatakan tidak ada indikasi praktik demikian. Sementara itu, 19,87 persen mendengar adanya praktik tersebut, dan 19,39 persen tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan politik uang cukup beragam, namun mayoritas tidak merasakan adanya praktik tersebut secara langsung.

Divo Dharma Silalahi menekankan bahwa penolakan mayoritas warga terhadap praktik politik uang adalah bukti adanya kesadaran politik yang semakin dewasa. Fenomena ini menjadi harapan baru bagi terciptanya Pilkada yang bersih dan berintegritas di Pangkalpinang.

Selain penolakan terhadap praktik politik uang, survei ini juga menyoroti tingginya antusiasme warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada Ulang. Tingkat partisipasi diproyeksikan naik secara signifikan, dari 85,94 persen pada survei sebelumnya menjadi 88,25 persen setelah penetapan nomor urut pasangan calon.

Peningkatan partisipasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pilkada Ulang memiliki legitimasi yang kuat di mata publik. Warga semakin antusias untuk menggunakan hak pilihnya, menunjukkan komitmen terhadap proses demokrasi dan keinginan untuk memilih pemimpin yang berkualitas.

Survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada. Sebanyak 79,49 persen warga menilai kinerja KPU Kota Pangkalpinang sudah baik, sementara 6,92 persen menilai kurang baik, dan 13,6 persen tidak berpendapat. Angka ini mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Dari sisi kampanye, 74,33 persen responden menilai kegiatan pasangan calon berjalan dengan baik, 9,81 persen kurang baik, dan 15,85 persen tidak tahu. Mayoritas responden, yaitu 83,27 persen, juga menyatakan sudah mengetahui pasangan calon dan nomor urut, menunjukkan tingkat pengetahuan politik yang baik di kalangan pemilih.

ERC Uniper merupakan satu-satunya lembaga survei independen berbasis kampus di Pangkalpinang, didirikan oleh akademisi dan profesional dari berbagai disiplin ilmu, khususnya statistika. Keberadaan lembaga ini memberikan kredibilitas pada hasil survei yang disajikan, mengingat metodologi yang digunakan sangat terukur dan ilmiah.

Survei ini mengukur tingkat keyakinan pemilih terhadap pilihan mereka, dengan 35,8 persen sangat yakin, 39,34 persen yakin, dan 24,86 persen masih ragu. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih telah memiliki pilihan yang mantap, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum sepenuhnya yakin.

Pada Pilkada Ulang 2025, meskipun dukungan partai besar dapat memberikan keuntungan elektoral, faktor kedekatan emosional dengan pemilih dan kualitas kampanye tetap berpengaruh besar pada hasil akhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih Pangkalpinang semakin rasional dalam menentukan pilihannya, tidak hanya berdasarkan afiliasi partai semata.

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 111 Tahun 2025, ERC Uniper dan Poltracking Indonesia adalah dua lembaga yang terdaftar resmi untuk melakukan survei dan hitung cepat pada Pilkada Ulang 2025. Ini menjamin bahwa data yang disajikan oleh ERC Uniper adalah hasil dari lembaga yang terverifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi