SBY: TNI Aktif Harus Mundur Kalau Masuk Pemerintahan
SBY mengatakan, seharusnya tak ada TNI aktif yang memasuki dunia politik praktis.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung soal TNI aktif masuk pemerintahan. Dia mengatakan, seharusnya tak ada TNI aktif yang memasuki dunia politik praktis.
SBY mengungkit masa dirinya aktif di dunia militer. Saat itu, kata SBY, tak ada satu pun TNI aktif yang memasuki dunia politik atau pemerintahan.
“Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis, itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu,” kata SBY saat Silaturahmi dengan 38 Ketua DPD Partai Demokrat, Minggu (23/2).
SBY mengaku pernah menjadi Ketua Tim Reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kala itu, dia dan timnya mewajibkan TNI aktif untuk mundur jika ingin masuk pemerintahan.
“Kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun,” ujar SBY.
SBY lalu mengungkit keputusan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memilih pensiun saat hendak terjun ke dunia politik. AHY memutuskan pensiun dari TNI saat bertarung dalam kontestasi Pilkada Jakarta pada 2017.
“Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu,” ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
TNI Aktif Masuk Pemerintahan
Sebagai informasi, saat ini TNI aktif yang masuk pemerintahan adalah Mayor Teddy Indra Wijaya. Dia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
Nama Mayjen Novi Helmy Prasetya yang diangkat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog juga sempat jadi perbincangan. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, Mayjen Novi Helmy sudah pensiun dari TNI sejak diangkat menjadi Dirut Perum Bulog.
“Sudah ditinggalin tentaranya. Sudah, sejak pengangkatan. Kalau sudah pengangkatan ya sudah enggak akan lagi dinas lagi, sudah di sana (di Bulog),” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/2).