Kisah Gebrak Meja SBY di Balik Operasi Senyap Pembebasan Kapal Sinar Kudus di Somalia 2011

SBY bercerita bagaimana ia harus mengambil keputusan sulit di tengah tekanan publik yang menganggap pemerintah lamban beraksi.

Nur Habibie
Oleh Nur Habibie - Reporter
Kisah Gebrak Meja SBY di Balik Operasi Senyap Pembebasan Kapal Sinar Kudus di Somalia 2011
Kisah Gebrak Meja SBY di Balik Operasi Senyap Pembebasan Kapal Sinar Kudus di Somalia 2011 (Merdeka.com)

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap fakta yang jarang diketahui publik saat memimpin operasi militer pembebasan Kapal Kargo MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia pada 2011 silam.

SBY bercerita bagaimana ia harus mengambil keputusan sulit di tengah tekanan publik yang menganggap pemerintah lamban beraksi.

Momen bersejarah itu diceritakan SBY dalam acara Supermentor-28 On Leadership di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4) malam.

Dalam pidatonya, SBY memutar video kesaksian Komandan Satgas Merah Putih, Letjen Mar (Purn) Muhammad Alfan Baharudin, yang mengenang amarah SBY demi martabat bangsa di ruang rapat saat itu.

"Di awal rapat pengambilan keputusan yang dipimpin oleh presiden, presiden sangat marah sambil mengebrak tangan itu di atas meja bahwa tidak ada satu kepala negara manapun yang mau mengikuti keinginan perompak," ungkap Muhammad Alfan Baharudin dalam potongan video tersebut.

SBY menyadari betul, risiko besar yang dihadapinya saat memutuskan mengirim pasukan ke perairan Somalia yang jaraknya sangat jauh.

Bahkan, operasi ini disebut lebih jauh ketimbang jarak pasukan Inggris saat menyerbu Kepulauan Falklands pada tahun 1982. Namun, keyakinannya pada kemampuan TNI mengalahkan keraguan banyak kalangan.

"Sejak hari pertama kita sudah bekerja, diam-diam tidak banyak diketahui oleh publik kita melakukan langkah-langkah cepat termasuk dalam waktu yang singkat memproyeksikan kekuatan kita dalam jarak yang amat jauh," kenang SBY menceritakan strategi senyapnya waktu itu.

Ia sengaja memilih diam saat dikritik publik demi menjaga kerahasiaan dan unsur pendadakan dalam operasi militer khusus tersebut. Baginya, kedaulatan negara dan keselamatan warga negara di atas segalanya, meski ia tahu reputasi politiknya menjadi taruhan utama.

"Singkat kata berhasil saya mengambil resiko itu bisa gagal. Kalau gagal, karir politik saya finish. Tapi saya mengkalkulasikan ini kedaulatan kita, kita jaga harus kita selamatkan warga negara kita, kita selamatkan kapal kita," tegas SBY dengan nada serius.

Selain keberanian militer, SBY juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum Internasional. Ia memastikan setiap langkah, termasuk pengejaran perompak hingga ke daratan (hot pursuit), telah mendapatkan restu dari pemerintah Somalia dan sesuai dengan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di dalam negeri, SBY tetap menjunjung tinggi hubungan sipil-militer yang sehat sesuai prinsip demokrasi. Ia memisahkan antara domain keputusan politik pemimpin sipil, dengan domain teknis pelaksanaan operasi militer yang menjadi wewenang penuh para jenderal, laksamana, dan marsekal.

"Tapi kita bisa saya bangga dengan TNI yang melaksanakan tugas waktu itu, karena profesional dan menjalankan amanah konstitusi," ujarnya.

Belajar dari keberhasilan operasi Sinar Kudus, SBY menitipkan pesan kuat bagi masa depan institusi keamanan Indonesia. Ia meminta TNI agar selalu menjaga marwahnya sebagai alat negara yang profesional dan tidak terseret dalam arus kepentingan politik sesaat.

"Oleh karena sebagai mantan Panglima Tertinggi, saya mendoakan agar TNI kita di depan makin berjaya, makin kuat untuk negara kita, sebagai mantan pelaku reformasi ABRI, tetaplah pada tugas fokus sesuai dengan konstitusi jangan masuk dalam politik praktis," pesannya.

SBY juga mengingatkan netralitas TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) adalah kunci tegaknya keadilan demokrasi di tanah air. Institusi-institusi tersebut harus tetap tegak lurus kepada rakyat dan hukum, bukan kepada kepentingan golongan atau individu tertentu.

"Tetaplah netral dalam pendidikan demokrasi, netral dalam pemilu, supaya menjadi adil ingat TNI, Polri, badan intelijensi negara itu milik rakyat milik kita semua. Kita akan bangga TNI-nya hebat, jago tapi juga patuh pada demokrasi dan rule of law," katanya. 

Rekomendasi