Sorot
{{caption}}
Hadiah Juara Premier League 2025/2026: Arsenal Kantongi Rp1,2 Triliun

{{caption}}
Demo Ricuh di Lapas Narkotika Gowa, Delapan Orang Ditangkap

{{caption}}
Eks Ombudsman Yeka Hendra Jadi Tersangka, Kejagung Ungkap Bukti Transfer

{{caption}}
Terungkap Peran Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra di Kasus Korupsi CPO

{{caption}}
Bruno Fernandes adalah Masa Depan Manchester United

{{caption}}
Ngaku Anggota Polri, Komplotan Perampok Teror Pengendara di Palmerah

Topik Terkait
{{caption}}
Prabowo Tetap Bagikan MBG Meski Kalah Pilpres di Sumbar dan Aceh: Saya Bekerja untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Prabowo juga memastikan seluruh program-program pemerintah akan terasa manfaatnya untuk semua daerah dan rakyat.

{{caption}}
Prabowo Tanggapi Tuduhan MBG untuk Pilpres 2029: Kalau Rakyat Milih, Apa Salah Saya?

Prabowo menyampaikan apabila Tuhan tak mengizinkannya, maka dirinya tak dapat menjadi Presiden RI.

{{caption}}
Blak-blakan Pengakuan Prabowo Suka Karakter Bahlil: Orang Timur Setia

Prabowo menyatakan bahwa Bahlil, yang berasal dari Papua, memiliki ciri khas Indonesia Timur yang sejati, yaitu kesetiaan meskipun memiliki karakter yang kuat.

{{caption}}
Bahlil Lahadalia: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Sangat Mulia dan Wajib Dilanjutkan

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah program mulia yang harus dilanjutkan, bahkan telah menjangkau 49 juta penerima manfaat harian.

{{caption}}
Setahun Kerja Prabowo, Golkar Komitmen Maksimalkan Program Kerakyatan

Dalam kurun waktu tersebut, berbagai manfaat diklaim telah banyak dirasakan masyarakat.

{{caption}}
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bicara soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Hal itu dikatakannya menanggapi soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD.

{{caption}}
Ketum Golkar Respons Ide Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Masih Dikaji

Golkar sedang menyusun konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara saat ini.

{{caption}}
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat

Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara

{{caption}}
Golkar Kaji Serius Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD: Terlalu Mahal Ini Demokrasi

Bahlil berdalih, salah satu alasan menggulirkan wacana itu agar biaya pemilu yang efisien.

{{caption}}
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan

Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.

{{caption}}
PKB Dukung Ide Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Gubernur Dipilih DPRD dan Pileg-Pilpres Dipisah

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi

{{caption}}
Prabowo Ajak Ketum Parpol Ubah Sistem Kepala Daerah jadi Dipilih DPRD: Bisa Kita Putuskan Malam Ini?

Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun.

{{caption}}
Prabowo Tekankan Pentingnya Adaptasi Prajurit TNI Hadapi Geopolitik Global yang Terus Berubah

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat.

{{caption}}
Prabowo Setujui Pembentukan Family Office, Siap Rekrut Tokoh Senior Inggris

Prabowo menyetujui pembentukan family office yang tidak menggunakan APBN untuk menarik dana dari pasar global.

{{caption}}
Prabowo Resmikan Museum dan Perpustakaan Seskoad, Lembaga Pendidikan Militer Melahirkan Pemimpin Bangsa

Seskoad dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan militer yang banyak melahirkan pemimpin bangsa.

{{caption}}
LMND Dukung Penegasan Prabowo soal Pasal 33 UUD 1945: Ekonomi Berdikari untuk Kesejahteraan Rakyat

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dukung penegasan Presiden Prabowo Subianto soal Pasal 33 UUD 1945. Ini momentum wujudkan ekonomi berdikari dan kedaulatan nasional yang berpihak pada rakyat.

{{caption}}
Prabowo Beri Taklimat Peserta Program Calon Pemimpin BUMN, Siapkan Generasi Unggul

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 di Hambalang. Inisiatif ini siapkan Program Calon Pemimpin BUMN masa depan yang profesional dan berintegritas.

{{caption}}
Pemerintah Luncurkan Program Pemimpin Masa Depan BUMN, Prabowo Beri Pembekalan Langsung

Pemerintah resmi meluncurkan Program Pemimpin Masa Depan BUMN (PFLP) untuk mencetak talenta terbaik yang akan memimpin Badan Usaha Milik Negara di tengah tantangan global, dengan pembekalan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

{{caption}}
Partai Nonparlemen Soroti Parliamentary Threshold, Dorong Revisi UU Pemilu Lebih Inklusif

Mereka menilai, penerapan PT berpotensi membuat jutaan suara rakyat tidak terwakili di parlemen.

{{caption}}
Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen Tunggal: Tak Lolos Nasional, Kursi DPRD Hangus

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

{{caption}}
Soroti Parliamentary Threshold, Sekber GKSR Gelar Seminar Nasional

Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menyelenggarakan Seminar Nasional yang membahas isu Parliamentary Threshold di Jakarta Selatan.

{{caption}}
Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen, PKS: Cukup 4 Persen Tak Perlu Naik

Menurut Kholid, ambang batas parlemen dibutuhkan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik di parlemen. politik di DPR bisa semakin besar.

{{caption}}
Golkar Dorong Sistem Multipartai Sederhana Demi Efektivitas Pemerintahan Presidensial

Partai Golkar menekankan pentingnya sistem multipartai sederhana agar pemerintahan presidensial berjalan efektif dan stabil. Mengapa penyederhanaan ini krusial untuk masa depan politik nasional?

{{caption}}
Komisi II DPR: Parliamentary Threshold Kunci Partai Sehat dan Pemerintahan Efektif

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.