PKS Tegaskan Gubernur Maluku Utara yang Kena OTT Bukan Kadernya

KPK menangkap Kristian Wuisan (KW) pihak swasta tersangka penyuap Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba meminta maaf setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

Selain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.

Abdul Gani diketahui sedang menginap di hotel tersebut.

Ali mengatakan, mereka semua masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penindakan.

Abdul Ghani memiliki kekayaan senilai Rp6,45 miliar.

Istri dan dan Gubernur Maluku terbang ke Jakarta untuk mengetahui kondisi terakhir suaminya setelah mendapatkan informasi OTT KPK.

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.

Abdul Gani Kasuba memiliki tanah dan bangunan sebanyak sembilan bidang yang tersebar di Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.

Abdul Gani diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK pada Senin, 18 Desember 2023.

Selain Abdul Gani Kasuba, tim penindakan KPK juga turut mengamankan beberapa pihak lainnya di DKI Jakarta dan Ternate.

Hal itu dikatakan Sudirman Said saat menjadi narasumber diskusi digelar Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan bermutu bagi generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, menyerukan kader menjadi pusat keunggulan pendidikan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerukan umat Islam untuk memaksimalkan Bulan Dzulhijjah dengan berbagai amal saleh dan menjauhi segala bentuk kezaliman, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial.

Suhud Alynudin, ditetapkan sebagai calon pengganti Ketua DPRD menggantikan Khoirudin untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati Milad Ke-24 dengan fokus pada penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi melalui dialog dan gerakan nyata demi kemandirian bangsa.

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Budi menjelaskan pengurusan izin tinggal tersebut berkaitan dengan kartu izin tinggal tetap (KITAP), dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.