PKS Tegaskan Gubernur Maluku Utara yang Kena OTT Bukan Kadernya

KPK menangkap Kristian Wuisan (KW) pihak swasta tersangka penyuap Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba meminta maaf setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

Selain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.

Abdul Gani diketahui sedang menginap di hotel tersebut.

Ali mengatakan, mereka semua masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penindakan.

Abdul Ghani memiliki kekayaan senilai Rp6,45 miliar.

Istri dan dan Gubernur Maluku terbang ke Jakarta untuk mengetahui kondisi terakhir suaminya setelah mendapatkan informasi OTT KPK.

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.

Abdul Gani Kasuba memiliki tanah dan bangunan sebanyak sembilan bidang yang tersebar di Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.

Abdul Gani diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK pada Senin, 18 Desember 2023.

Selain Abdul Gani Kasuba, tim penindakan KPK juga turut mengamankan beberapa pihak lainnya di DKI Jakarta dan Ternate.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan kuat terhadap realisasi Embarkasi Haji Penuh Gorontalo, bersamaan dengan dua agenda umat lainnya, mendorong potensi daerah mayoritas Muslim ini.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam pembangunan daerah, meminta kadernya bersinergi demi kemajuan masyarakat dan terbuka terhadap kritik konstruktif.

Legislator DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi melayangkan kritik tajam terkait kritik anggaran Posyandu yang dinilai belum jelas dalam Musrenbang Jakarta Selatan, mengancam pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak.

Empat prajurit TNI pelaku penyiraman air keras terhadap Andire Yunus kini telah ditahan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Mereka juga sedang diperiksa.

Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius untuk mengakhiri BOP, karena program itu sudah menyimpang dari tujuan awalnya untuk menciptakan perdamaian.

Menurut Kholid, ambang batas parlemen dibutuhkan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik di parlemen. politik di DPR bisa semakin besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.