PKS dan Demokrat: Seharusnya Presiden Tak Perlu Bilang Data Intel Partai Politik
PKS dan Demokrat Kritik Jokowi Blak-blakan Punya Data Intelijen ‘Jeroan’ Partai Politik
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen mengenai ‘jeroan’ Partai politik di Indonesia.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menilai wajar jika kepala negara punya data intelijen. Namun, seharusnya tidak perlu diumumkan di dekan publik.
"Di negara Indonesia itu ada Presiden, Presiden mengangkat Kapolri, Intelkam, ada BAIS, ada BIN, itu kan diangkat Presiden tuh. Terus yang Intel, itu emang alat-alat negara yang langsung strukturalnya ke Presiden, untuk informasi,"
kata Aboe di DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
@merdeka.com
"Sebenernya Presiden tidak usah ngomong kayak gitu juga kita sudah paham dia tahu isi intel semua,"
Aboe Bakar Al Habsyi
Aboe justru menilai Presiden Jokowi sedang menghibur, supaya para partai politik lebih berhati-hati jelang kontestasi Pilpres 2024.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aboe tetap berpikir positif soal sikap dan pernyataan Presiden Jokowi. Dia meyakini, Presiden Jokowi tak akan menggunakan data-data intelijen itu untuk tujuan yang tidak baik.
"Saya yakin beliau juga tidak mungkin membocorkan hal-hal yang tidak baik, tidak mungkin. Tidak mungkin, lucu jadinya," kata Aboe
Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyayangkan pernyataan Jokowisoal data dari intelijen partai politik. Menurutnya, data tersebut harus disimpan tanpa perlu diumbar ke publik.
"Menyayangkan statmenya Presiden Jokowi kepada publik dengan menyebut punya data intelijen mengenai partai politik sampai jeroannya pun tau," kata Hinca, saat diwawancara di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
"Seandainya pun presiden sebagai kepala negara mengerti dan mengetahui data itu, itu datanya cukup untuk dia sebagai posisinya sebagai kepala negara untuk mengelola negara bukan untuk kemudian disampaikan ke publik,"
etua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan
@merdeka.com
Lebih lanjut, dia berharap agar data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan. Serta, berharap Presiden Jokowi menghormati kedaulatan partai politik.
"Tapi kalau sampan datanya di miliki dan kemudian tahu isi jeroannya, karena itu saya harap itu cukup sebagai just keep untuk dia tidak untuk yang lain-lain saya tetap berpikiran positif bahwa itu maksudnya tidak digunakan untuk apa-apa jadi usah kekhawatiran saya tidak ada," ujarnya.
"Sebagaimana partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati sebagai indipenden karena itu dijamin oleh UU," imbuh dia.
Sebelumnya, Jokowi sempat membeberkan memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai.
Hal ini dikatakannya di depan rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
"Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu," tambah Jokowi.
Jokowi juga membeberkan informasi yang dikantongi dari intelijen lengkap mulai dari angka, hingga survei.
"Saya pegang semua itu dan hanya milik presiden karena langsung, langsung ke saya," katanya.
PRESIDEN JOKOWI TEGAS MENYATAKAN CALON PRESIDEN INDONESIA HARUS BERANI BUKAN DUDUK DI BELAKANG MEJA & SELALU RETORIKA.
PKS dan Demokrat: Seharusnya Presiden Tak Perlu Bilang Pegang Data Intel 'Jeroan' Partai Politik
Artikel ini ditulis oleh
Editor Wisnoe Moerti
Reporter
Seharusnya presiden tidak perlu mengatakan soal data intelijen kepada publik.
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Follow
Rekomendasi
