Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi I dan Komisi III DPR menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Koalisi yang beranggotakan KontraS, Imparsial, Perludem dan PBHI menyerahkan surat kepada Kesekjenan DPR RI terkait desakan agar Komisi I dan III DPR memanggil Presiden Jokowi dan BIN.
"Kami anggap ini merupakan sebuah bentuk pelencengan atau upaya-upaya untuk kemudian dapat mengangkangi proses demokrasi dan juga nilai-nilai netralitas atau imparsialitas dari Presiden terutama yang kemudian dapat mengancam sendi-sendi demokrasi," ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).
Koalisi menyerahkan surat terbuka berisi analisis terhadap indikasi pelanggaran dilakukan Presiden Jokowi.
"Di dalamnya sama sekali tidak memuat soal data-data yang pada akhirnya berkaitan dengan parpol," jelas Dimas.
Jokowi sebagai kepala negara harus memperlihatkan netralitas di tahun politik. Data intelijen itu rawan digunakan untuk agenda yang melenceng.
"Presiden harus menunjukkan netralitasnya begitu terutama kalau kita berbicara soal tahun politik gitu ya yang rawan sekali data-data itu kemudian digunakan untuk hal-hal yang melenceng dari situasi atau penggunaan awalnya atau ada indikasi-indikasi untuk kemudian gunakan secara menyimpang gitu," ujar Dimas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mengetahui semua isi dalamnya partai politik. Jokowi memegang data parpol hingga tahu ke mana arah partai politik tersebut.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi saat membuka acara rapat kerja nasional relawan Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).
Kepala Negara mendapatkan informasi partai-partai dari laporan-laporan intelijen BIN, Polri dan BAIS TNI. Kata Jokowi, informasi yang diterimanya sangat lengkap.
"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu," ucap Jokowi.
Netralitas Jokowi dipertanyakan terkait pernyataannya memegang data partai politik dari intelijen.
Jokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca Selengkapnya
Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca Selengkapnya
Gerindra yakin data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden tidak akan disalahgunakan
Baca Selengkapnya
Pengakuan Jokowi mendapatkan data dari intelijen soal partai politik menuai banyak kritikan.
Baca Selengkapnya
Jokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.
Baca Selengkapnya
Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca Selengkapnya
PKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
Baca Selengkapnya
Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi