Jokowi dianggap menggunakan intelijen untuk memata-matai partai politik jelang Pemilu 2024.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalahgunakan kekuasaan buntut pengakuan mengantongi data intelijen soal partai politik.
Jokowi dianggap menggunakan intelijen untuk memata-matai partai politik jelang Pemilu 2024.
Penilaian ini disampaikan Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin dalam seminar ‘Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024’ pada Kamis, 21 September 2023.
“Kalau menurut pandangan kami dari klaster Hankam bahwa apa yang diungkapkan oleh presiden itu bahwa dia menerima informasi dari intelijen tentang partai politik, itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” kata Haripin.
“Atau setidaknya kita bilang ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan,” sambung dia.
Haripin menyinggung Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU itu disebutkan, tugas intelijen negara adalah mencegah, menangkal, dan menanggulangi ancaman keamanan nasional.
Menurut Haripin, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik. Dia menyebut, langkah Jokowi memanfaatkan intelijen untuk mematai-matai parpol politik justru melanggar kebebasan warga. Selain itu, Jokowi berpotensi mengancam tahapan Pemilu 2024.
merdeka.com
Haripin mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus untuk mengusut langkah Jokowi menggunakan intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
“Bentuk panitia khusus gabungan Komisi I dan Komisi III agar proses investigasi berjalan lebih komprehensif. Telusuri arahan dan justifikasi dari presiden mengenai operasi pengumpulan dan analisis informasi soal partai politik,” ujar Haripin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mengetahui semua isi dalamnya partai politik. Jokowi memegang data parpol hingga tahu ke mana arah partai politik tersebut.
merdeka.com
Kepala Negara mendapatkan informasi partai-partai dari laporan-laporan intelijen BIN, Polri dan BAIS TNI. Kata Jokowi, informasi yang diterimanya sangat lengkap.
"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu," ucap Jokowi.
Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca Selengkapnya
Gerindra yakin data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden tidak akan disalahgunakan
Baca Selengkapnya
Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
PKB yakin Jokowi akan berlaku adil dan menghormati domain partai politik.
Baca Selengkapnya
Pengakuan Jokowi mendapatkan data dari intelijen soal partai politik menuai banyak kritikan.
Baca Selengkapnya
Jokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyebut di negara lain pun presiden mendapatkan laporan intelijen soal partai politik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi