PKS percaya Presiden Jokowi tak akan macam-macam dengan data tersebut.
kata Habib Aboe, saat diwawancarai di NasDem Tower, Jakarta, Senin (18/9).
Kendati demikian, menurutnya secara etika, sebaiknya tidak usah diungkap, karena malah menimbulkan berbagai persepsi. Padahal, laporan data intel kepada presiden adalah hal yang wajar.
jelasnya.
“Kalau digunakan bukan untuk kepentingan bernegara jadi lain ceritanya, iya dong? kalau kepentingan partai si A si B? itu kan berarti abuse of power,” imbuh dia.
Sebelumnya, Jokowi sempat membeberkan memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai.
Hal ini dikatakannya di depan rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).
"Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu," tambah Jokowi.
Jokowi juga membeberkan informasi yang dikantongi dari intelijen lengkap mulai dari angka, hingga survei.
"Saya pegang semua itu dan hanya milik presiden karena langsung, langsung ke saya," katanya.
PKS menilai laporan data intel kepada presiden adalah hal yang wajar.
Setiap menteri juga memiliki data intelijen. Namun, laporan tersebut diterimanya setiap satu bulan sekali.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca Selengkapnya
Gerindra yakin data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden tidak akan disalahgunakan
Baca Selengkapnya
Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca Selengkapnya
Jokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku data yang diterimanya terkait parpol sangat lengkap.
Baca Selengkapnya
Pengakuan Jokowi mendapatkan data dari intelijen soal partai politik menuai banyak kritikan.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca Selengkapnya
Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi