Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya

Bambang Widjojanto mengatakan, Presiden Jokowi mengerahkan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencari tahu data terkait partai politik

Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.

Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.

Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.

Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.

Presiden Jokowi mengatakan secara rutin mendapat laporan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan

Jokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.

Pengakuan Jokowi mendapatkan data dari intelijen soal partai politik menuai banyak kritikan.

Gerindra yakin data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden tidak akan disalahgunakan

Jokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.

PKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.

PKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.

Pemerintah Kota Bandung menargetkan Revitalisasi Bandung Zoo selesai dalam waktu kurang dari satu tahun setelah penunjukan pengelola baru, meski tantangan perizinan masih membayangi.

Kementerian Hukum Maluku dan Universitas Terbuka Ambon menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pelindungan kekayaan intelektual hasil penelitian dan inovasi, demi mendorong manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

Hal itu dikatakan Sudirman Said saat menjadi narasumber diskusi digelar Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan bermutu bagi generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, menyerukan kader menjadi pusat keunggulan pendidikan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerukan umat Islam untuk memaksimalkan Bulan Dzulhijjah dengan berbagai amal saleh dan menjauhi segala bentuk kezaliman, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial.

Suhud Alynudin, ditetapkan sebagai calon pengganti Ketua DPRD menggantikan Khoirudin untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan soliditas PDIP semakin menguat, meskipun Presiden Jokowi berencana menemui kader PSI di berbagai daerah. Djarot juga berharap Jokowi memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah.

Saat ditanya apakah Jokowi akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di momen Lebaran ini, Syarif mengaku belum mengetahuinya.

Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Egi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan permohonan Restorative Justice (RJ) kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Berikut deretan hadiah dari Presiden untuk atlet Indonesia di tahun 2024-2025.

Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih kembali bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi di kediaman Sumber, Solo.

Reaksi tak terduga Jokowi saat disinggung pencabutan laporan terhadap Roy Suryo dkk jika terbukti lulusan UGM asli.