Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan menanggapi data intelijen Jokowi.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons soal Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalahgunakan data intelijen.
Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
"Cara menanggapinya, menurut saya tidak usah berlebihan data intelijen. (Itu) data dari hasil survei, itu kan hampir setiap saat, setiap day per day muncul. Bisa saja dikatakan sebagai data yang (terucap)," kata Moeldoko usai meninjau Pelabuhan Sanur, di Denpasar Selatan, Bali, Jumat (22/9).
Menurut Moeldoko, tidak ada masalah Jokowi membuka data intelijen. Data serupa sebetulnya sudah diketahui masyarakat luas.
merdeka.com
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Joko Widodo menyalahgunakan data intelijen. Mereka juga melayangkan surat permintaan untuk beraudiensi dengan Komisi I dan Komisi III DPR terkait kasus tersebut.
merdeka.com
Hak Angket merupakan hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang. Beberapa organisasi sipil yang tergabung dalam koalisi antara lain, KontraS, Perludem, Imparsial, dan PBHI.
Dimas menilai pernyataan Jokowi yang mengantongi data intelijen soal jeroan partai telah melenceng dari prinsip berdemokrasi. Menurut dia, Jokowi juga telah melanggar netralitas dan imparsialitasnya sebagai kepala negara.
Koalisi, kata Dimas, juga menyerahkan hasil analisis mereka soal dugaan pelanggaran data intelijen yang digunakan Jokowi. Mereka merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Menurut dia, UU itu menyebut badan intelejen negara sama sekali tak memiliki wewenang untuk mencari informasi partai politik.
"Di dalamnya sama sekali tidak memuat soal data-data yang pada akhirnya berkaitan dengan partai politik, dan juga data-data yang harusnya ini tidak masuk dalam konteks koridor, tugas pokok dan fungsi dari BIN sendiri," ujar Dimas.
Jokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.
Baca Selengkapnya
Setiap menteri juga memiliki data intelijen. Namun, laporan tersebut diterimanya setiap satu bulan sekali.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta data-data digital Indonesia diproteksi dengan baik.
Baca Selengkapnya
Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca Selengkapnya
Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca Selengkapnya
Tingkat kepuasan publik kepada kinerja Presiden Jokowi diyakini tinggi.
Baca Selengkapnya
Responden yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami peralihan dukungan ke Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi