Sorot
{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Tak Perlu Lagi ke ATM, Semua Transaksi dalam Genggaman

{{caption}}
Prabowo: Kemajuan Bangsa Selalu Berasal dari Pemikir-Pemikir Terbaik

{{caption}}
Komisi IX DPR Setujui 4 Langkah Efisiensi MBG, Anggaran Bisa Hemat Rp 40 Triliun

{{caption}}
Prabowo: Kenapa Indonesia Sudah 81 Tahun Tak Bisa Bikin Mobil Sendiri?

{{caption}}
Daftar 4 Nama Peserta SPPI Meninggal saat Latihan Militer

Topik Terkait
{{caption}}
DPD Dorong Penyiapan Matang Regulasi Pemilu 2029 Pasca Putusan MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

{{caption}}
DPD RI Dorong Penyelarasan Regulasi Koperasi Pusat dan Daerah untuk Ekonomi Kekeluargaan

DPD RI melalui BULD menyoroti perlunya Penyelarasan Regulasi Koperasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi tumpang tindih dan kebingungan hukum yang menghambat pengembangan koperasi.

{{caption}}
DPD RI Dorong Penyelarasan Regulasi Perkoperasian Pusat dan Daerah demi Ekonomi Kekeluargaan

DPD RI melalui BULD menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan mengatasi tumpang tindih aturan yang krusial.

{{caption}}
Jamintel Minta BPD Kawal Pembangunan Desa Jelang Pilkades, Pastikan Program Berlanjut

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk BPD Kawal Pembangunan Desa agar program prioritas tetap berjalan efektif menjelang Pilkades.

{{caption}}
Komisi II DPR Tegaskan Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Masuk Prolegnas

Wacana Pilkada oleh DPRD itu bergantung pada keputusan masing-masing pimpinan Fraksi di DPR.

{{caption}}
PKPU Pilkada Segera Terbit, Rieke PDIP: Terima Kasih Semua Telah Mengawal dan Berjuang!

Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi lahirnya PKPU Pilkada sesuai putusan MK.

{{caption}}
Jokowi Teken UU Desa, Kini Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Masa jabatan kepala desa kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.

{{caption}}
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

{{caption}}
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

{{caption}}
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

{{caption}}
Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.

{{caption}}
FOTO: Massa Geruduk DPR Tuntut RUU Desa Disahkan Demi Perpanjang Jabatan Kades 9 Tahun

Revisi UU Desa sebelumnya telah disepakati menjadi RUU Desa oleh DPR pada Juli 2023. Massa berharap RUU Desa sudah final sebelum Pilpres 2024.

DPR
{{caption}}
Cermati Iran–AS, Rieke Usulkan Perpres untuk Perkuat Kedaulatan Energi Indonesia

Ia mengingatkan bahwa posisi resmi Iran juga menunjukkan bahwa proses menuju kesepakatan permanen masih panjang.

{{caption}}
Soroti Perkara Dini Sera dan Nikita Mirzani, Komisi XIII DPR Tekankan Etika Hakim Tak Boleh Tebang Pilih

Rieke menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

{{caption}}
Langgar Hak Asasi Manusia, Rieke 'Oneng' Minta Taufik Hidayat Segera Ditangkap dan Beri Hukuman Setimpal

Menurutnya, kasus ini melanggar hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun.

{{caption}}
Penguatan Kemenimipas 2027 Dinilai Jadi Kunci Perkuat Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

{{caption}}
Kementerian HAM Diingatkan Tak Hanya Urus Struktur, Perlindungan HAM Harus Jadi Prioritas

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

{{caption}}
Rieke Diah Pitaloka, Piala Dunia 2026 Harus Membawa Pesan Perdamaian dan Kepedulian Kemanusiaan

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

{{caption}}
Dari Puncak Kerinci, Mengenang Bung Karno dan Merawat Cinta Indonesia

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

{{caption}}
AHY Sebut Kritik Partai Oposisi Harus Konstruktif, Bukan Memecah Belah Bangsa

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

{{caption}}
Ketua DPP PDIP: Mengapa Partai Lain Begitu Khawatir dengan PDI Perjuangan?

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

{{caption}}
Golkar Jawab Tudingan Candu Kekuasaan: Kami Dibutuhkan untuk Sukseskan Program Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

{{caption}}
PDIP Sentil Balik Golkar: Kami Tak Pernah Candu Kekuasaan

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

{{caption}}
Demokrat Soroti Sikap Politik PDI-P: Dalam Politik yang Dibutuhkan Rakyat Adalah Kejelasan, Bukan Abu-Abu

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.