Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa<br>

Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

Puan menjanjikan akan membentuk kelompok kerja (pokja) pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). 

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Dari hasil pertemuan tersebut, Puan menjanjikan akan membentuk kelompok kerja (pokja) pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). 

"Saya dan Pak Dasco menemui perwakilan dari organisasi kepala desa untuk membicarakan dan mendengarkan aspirasi yang mereka harapkan terkait dengan undang-undang revisi desa," kata Puan, saat konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). 

Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

Puan mengatakan, kelompok kerja tersebut akan melibatkan organisasi kepala desa dan perangkat desa untuk mengawal pembahasan revisi UU Desa.

"Kami sudah memulai dilakukan koordinator dan bahwa akan memulai kelompok kerja bersama antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa untuk bisa membahas bersama-sama hal-hal yang diharapkan atau menjadi aspirasi dari para kades terkait dengan revisi UU Desa," paparnya. 

Meski begitu, DPR RI belum menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang ditugaskan masuk dalam kelompok kerja tersebut.

Puan beralasan, wacana pembentukan kelompok kerja ini bertepatan dengan penutupan masa sidang DPR RI yang sebentar lagi memasuki masa reses.

Meski begitu, DPR RI belum menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang ditugaskan masuk dalam kelompok kerja tersebut.<br>
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

"Sampai saat ini kami belum putuskan di AKD mana, apakah itu nanti Komisi II atau di Baleg. Namun yang pasti, mulai besok DPR sudah melakukan masa reses," katanya.

Walaupun memasuki masa reses, pimpinan DPR RI tetap akan berkomunikasi dengan pimpinan AKD untuk membentuk kelompok kerja bersama organisasi kepala desa dan perangkat desa.

Dia tak menutup kemungkinan kelompok kerja ini mulai efektif di tengah masa reses DPR RI.

"Kami tadi juga sudah menyepakati dalam pertemuan, bahwa akan ada pertemuan-pertemuan informal untuk kemudian menyampaikan presepsi atau pemikiran dan aspirasi dari kedua belah pihak," ucap Puan.

Adapun dalam audiensi bersama APDESI, Puan menegaskan dewan legislatif berkomitmen membahas revisi UU Desa.

"Kami telah menerima surat dari Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi undang-undang desa. Kami pastikan revisi UU Desa akan jalan,” kata Puan.

"Namun tidak bisa terburu-buru, harus ada mekanisme yang ditempuh sesuai dengan perundang-undangan. Jadi tidak bisa tiba-tiba disahkan," imbuhnya.

Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima empat surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo. Salah satunya Surpres terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Pembacaan Surpres revisi UU Desa itu bertepatan dengan aksi massa yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di depan gedung parlemen.

Selain Surpres revisi UU Desa, DPR RI juga menerima surpres terkait RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan pemberian kewarganegaraan.

DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ini yang Diubah
DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ini yang Diubah

Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kaesang Diusulkan Jadi Ketum, PSI Gelar Kopdar Seluruh Pengurus se-Indonesia
Kaesang Diusulkan Jadi Ketum, PSI Gelar Kopdar Seluruh Pengurus se-Indonesia

Kopdarnas, menjaring aspirasi dewan perwakilan wilayah yang mengharapkan Kaesang bisa didapuk menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya icon-hand
Solusi Ganjar-Mahfud untuk Masalah di Indonesia Timur
Solusi Ganjar-Mahfud untuk Masalah di Indonesia Timur

Capres Ganjar Pranowo mendapatkan banyak aspirasi selama kampanye di daerah bagian Indonesia Timur

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ganjar Optimis Keruk Suara Besar di Lumbung Lawan, Termasuk Indonesia Timur
Ganjar Optimis Keruk Suara Besar di Lumbung Lawan, Termasuk Indonesia Timur

Ganjar mengaku menerima banyak aspirasi dan isu masalah yang memerlukan respon cepat.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kolaborasi Kejar Indonesia Emas 2045, BPP HIPMI Temui Menteri Suharso
Kolaborasi Kejar Indonesia Emas 2045, BPP HIPMI Temui Menteri Suharso

Vasko melanjutkan, pihaknya memandang visi ini tidak hanya bisa direalisasikan oleh pemerintah atau Kementerian PPN/Bappenas sendiri.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pemerintah Bahas Revisi UU IKN Nusantara, Ini Poin Jadi Sorotan
Pemerintah Bahas Revisi UU IKN Nusantara, Ini Poin Jadi Sorotan

Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Bertemu Ketua OJK, HIPMI Dorong Upaya UMKM Indonesia Naik Kelas
Bertemu Ketua OJK, HIPMI Dorong Upaya UMKM Indonesia Naik Kelas

Dalam pertemuan tersebut, HIPMI memberikan usulan kolaborasi dengan OJK dalam rangka upaya membuat para pengusaha UMKM Tanah Air bisa naik kelas.

Baca Selengkapnya icon-hand
Terima 6 Aspirasi KSPN, Prabowo Diminta Buatkan Rumah Sakit Untuk Buruh
Terima 6 Aspirasi KSPN, Prabowo Diminta Buatkan Rumah Sakit Untuk Buruh

Rosan mengatakan, KSPN menyampaikan aspirasi kepada Prabowo terkait masalah industri dan ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya icon-hand
Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE
Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE

DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU ITE dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Baca Selengkapnya icon-hand