LIVE

Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE

DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU ITE dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

uu ite
Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE
Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE (merdeka.com)

Dalam revisi yang baru disepakati, masih ada ketentuan tentang pencemaran tetapi hanya diubah ketentuannya.

DPR
DPR © 2023 maverick

Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE

Polri Rapat dengan Komisi III DPR Terkait Pengamanan Pemilu
Polri Rapat dengan Komisi III DPR Terkait Pengamanan Pemilu © 2023 maverick

DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU ITE dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Pasal 27 dan 28 yang dianggap sebagai pasal karet masih dipertahankan. Dalam revisi yang baru disepakati, masih ada ketentuan tentang pencemaran tetapi hanya diubah ketentuannya.

Kini, ditambah pasal 27a tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Kemudian, pasal 28 ayat 1 tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dan transaksi elektronik.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pasal-pasal itu tidak dihapus karena masih juga diatur dalam KUHP. "Ada, yang disesuaikan dengan KUHP," kata Budi di DPR, Jakarta, Rabu (22/11).

Rapat Komisi II DPR dengan KPU
Rapat Komisi II DPR dengan KPU © 2023 maverick

Budi mengatakan, pasal pencemaran nama baik itu tetap dipertahankan dengan alasan untuk membuat ruang digital yang sehat.

"Kan begini loh kita harus mewujudkan ruang digital yang baik yang sehat yang juga bisa melindungi segenap warga bangsa. Jadi tidak bisa ruang digital ini dipakai untuk hal yang mencederai melukai menyakiti masyarakat gitu. Ini tugas pemerintah tanggung jawab ruang digital yang sehat dan bijaksana," jelasnya.

Merujuk aturan berlaku, nilai pensiun anggota DPR adalah 60 persen dari gaji pokok.
Merujuk aturan berlaku, nilai pensiun anggota DPR adalah 60 persen dari gaji pokok. © 2023 maverick

Lebih lanjut, Budi menjelaskan pasal tersebut merupakan delik aduan. Sehingga yang bisa melaporkan ke penegak hukum hanya korbannya saja.

"Kalau saya enggak merasa itu enggak menista saya atau hate speech saya, enggak apa-apa. nanti kan, yang bersangkutan, biasa sajalah bodo amat lah, dia enggak mau ngaduin, juga enggak apa-apa juga kan. Gitu loh ya kan. Paham enggak maksudnya," 

jelas Budi.

merdeka.com

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ryamizard Meninggal, Mengenang Ucapan Prabowo: Old Soldier Never Die

{{caption}}
Ryamizard Ryacudu Meninggal: Cerita Dihukum di Lembah Tidar Bareng Prabowo

{{caption}}
Ryamizard Ryacudu Meninggal, Ini Kisah Persahabatan dan Rahasia Prabowo

{{caption}}
Mimpi Gooners Hancur! PSG Rampas Trofi Liga Champions Lewat Adu Penalti

{{caption}}
Hari Lahir Pancasila 1 Juni: Sejarah, Tema dan Pelaksanaan Upacara

{{caption}}
Bawa PSG Juara, Luis Enrique Tembus Jajaran Pelatih Paling Sukses di Liga Champions

Topik Terkait
{{caption}}
Kata Polri soal Gugatan 'Pasal Karet' UU ITE Dikabulkan Hakim MK

Diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo membacakan amar putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, itu pada Selasa (29/4) kemarin.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Putusan MK Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Dikecualikan untuk Pemerintah: Dalam Demokrasi Kritik Jadi Penting

Pasal 27A UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang dalam kegiatan terkait ITE.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Revisi UU ITE
{{caption}}
5 Alasan Pemerintah Ajukan Revisi UU ITE yang Kedua Kali

Berikut alasan yang disampaikan pemerintah merevisi UU ITE yang kedua.

Revisi UU ITE
{{caption}}
DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ini yang Diubah

Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.

Revisi UU ITE
{{caption}}
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
Polresta Tanjungpinang Tangkap Empat Operator Judi Online Jaringan Kamboja, Terancam Denda Rp10 Miliar

Polresta Tanjungpinang berhasil membongkar jaringan internasional dan melakukan penangkapan operator judi online. Empat pelaku ditangkap di rumah kontrakan, terancam denda miliaran rupiah.

berita kriminal
{{caption}}
Heboh Video Mesum Sejoli di Batang Jateng Tersebar, Polisi Turun Tangan

Pemanggilan sepasang kekasih untuk dimintai klarifikasi asal usul dugaan video yang sudah menyebar luas di semua saluran perpperpesanan.

batang
{{caption}}
Polda Metro Jaya Benarkan Uya Kuya Lapor Hoaks Kepemilikan Ratusan Dapur MBG

Publik figur sekaligus anggota DPR, Uya Kuya, telah melaporkan dugaan penyebaran hoaks mengenai kepemilikan ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Polda Metro Jaya, memicu penyelidikan serius atas informasi palsu yang merugikan nama baiknya.

anggota dpr
{{caption}}
Polda Aceh Selidiki Video Asusila Viral di TikTok, Libatkan Anak di Bawah Umur

Polda Aceh bergerak cepat menyelidiki kasus video asusila viral di platform TikTok yang menimbulkan keresahan publik. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan anak di bawah umur sebagai saksi, dengan pendampingan khusus.

banda aceh
{{caption}}
PP Tunas Perkuat Perlindungan Anak Digital, Benteng Baru Keluarga Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

bkkbn
{{caption}}
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

liputan6.com
{{caption}}
Revisi Kedua UU ITE Wajibkan Platform Digital Lindungi Hak Anak, Jangan Cuma Cari Untung

Revisi UU ITE kedua dianggap sebagai momentum perlidungan hak anak di ruang digital.

be smart
{{caption}}
DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024.

dpr
{{caption}}
Cak Imin Janji Revisi UU ITE jika Menang Pemilu 2024

Cak Imin bakal mengevaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

20231116
{{caption}}
Anies Dorong Pasal Karet UU ITE Direvisi: Kritik Bukan Kegiatan Kriminal

Anies Baswedan mengatakan, kritik jangan dianggap sebagai tindakan kriminal.

anies baswedan