Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Dalam rapat ini, Ketua Panja RUU ITE Abdul Kharis Almasyhari memaparkan poin-poin perubahan revisi UU ITE.

Usai poin-poin perubahan dibacakan Abdul Kharis, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus kemudian menanyakan persetujuan kepada anggota DPR.

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dapat disetujui untuk menjadi UU?” tanya Lodewijk.

“Setuju,” 

respons anggota DPR dalam rapat paripurna.

merdeka.com

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pengambilan keputusan tingkat pertama dalam rapat pada Rabu (22/11) lalu.

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

Berdasarkan rapat tersebut, revisi UU ITE akan disahkan pada rapat paripurna selanjutnya, yakni hari ini Selasa (5/12). 

Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.

Berdasarkan rapat tersebut, revisi UU ITE akan disahkan pada rapat paripurna selanjutnya, yakni hari ini Selasa (5/12). <br><br>

“Jadi artinya keseluruhan fraksi sudah menyampaikan padangan mini akhir terhadap perubahan Undang-Undang ITE untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, ini dari DPR-nya dulu kami ketok,"
kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11).

merdeka.com

Meutya menjelaskan, fokus revisi UU ITE kali ini adalah mengamankan transaksi digital. Tidak ada hal yang terkait dengan sanksi.


"Undang-undang ini namanya transaksi elektronik, kita hampir lupa karena banyak kasus ITE ini justru bukan digunakan untuk transaksi elektronik," katanya.

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

DPR dalam revisi ini ingin menyempurnakan ekosistem digital. Khususnya untuk memperbaiki transaksi ekonomi digital.

KPU dan DPR RI Bakal Bahas PKPU soal Usia Capres Cawapres Besok

KPU dan DPR RI Bakal Bahas PKPU soal Usia Capres Cawapres Besok

Revisi tersebut baru dapat terlaksana setelah DPR selesai masa reses.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ini yang Diubah

DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ini yang Diubah

Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE

Alasan Pemerintah dan DPR Pertahankan 'Pasal Karet' dalam Revisi UU ITE

DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU ITE dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kirim Surat ke DPR, KPU Konsultasi Revisi PKPU Terkait Syarat Capres-Cawapres

Kirim Surat ke DPR, KPU Konsultasi Revisi PKPU Terkait Syarat Capres-Cawapres

Hasyim menyebut, revisi PKPU baru bisa terlaksana jika masa reses anggota dewan telah selesai.

Baca Selengkapnya
DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik

DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik

Anggota DPR memiliki kepentingan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Penistaan Agama, Panji Gumilang Lanjut Diperiksa dan Tidak Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Penistaan Agama, Panji Gumilang Lanjut Diperiksa dan Tidak Langsung Ditahan

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang diperiksa di Bareskrim Mabes Polri.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Cak Imin: PKB Yakin UU IKN Harus Dilaksanakan

PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Cak Imin: PKB Yakin UU IKN Harus Dilaksanakan

Cak Imin menyampaikan bahwa pernyataan tersebut merupakan hak masing-masing partai.

Baca Selengkapnya
Reaksi KPU Tahu Ada Kotak Suara Mengeluarkan Asap saat Pilkades

Reaksi KPU Tahu Ada Kotak Suara Mengeluarkan Asap saat Pilkades

Kasus semacam itu belum pernah terjadi dalam pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya
Obat Gagal Ginjal Asal AS Diklaim Bisa Sembuhkan Pasien dalam 7 Hari, Cek Fakta Sebenarnya

Obat Gagal Ginjal Asal AS Diklaim Bisa Sembuhkan Pasien dalam 7 Hari, Cek Fakta Sebenarnya

Beredar obat yang diklaim dapat menyembuhkan gagal ginjal hanya dalam 7 hari.

Baca Selengkapnya