LIVE

Pansus Angket Haji Tidak Bakal Digelar dalam Masa Reses

Jika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses bakal menyalahi aturan.

pansus haji
Pansus Angket Haji Tidak Bakal Digelar dalam Masa Reses
Pansus Angket Haji Tidak Bakal Digelar dalam Masa Reses (merdeka.com)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, jika rapat panitia khusus (pansus) angket haji tidak akan digelar dalam masa reses.


Diketahui, masa reses anggota DPR RI ini sejak 9 Juli-15 Agustus 2024 mendatang.

"Pansus haji itu kan memang pada waktu Rapim dan Bamus kita sudah putuskan akan jalan di masa sidang akan datang. Nah sehingga kemarin karena sudah keburu reses, itu belum berjalan," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/7).


Ia menjelaskan, jika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses. Maka dijelaskannya bakal menyalahi aturan.

"Iya tapi kemarin kita ada yang ingatkan bahwa hasil rapim dan bamus bahwa pansus itu harus berjalan di saat sidang depan, sehingga kalau kemarin ini, menyalahi aturan," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, tidak akan adanya rapat terkait pansus angket haji dalam masa reses.


"Sementara tidak ada, karena hasil rapim dan bamusnya kan harus diubah itu, di masa sidang aktif," pungkasnya.

Rapat Pansus Angket Haji Ditunda


Panitia Khusus (Pansus) angket haji melakukan penundaan rapat perdana. Kegiatan itu rencananya bakal digelar pada Rabu (17/7) siang ini sekira pukul 13.00 Wib, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"(Rapat perdana Pansus Angket) Ditunda minggu depan," kata Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Hamidah saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/7).


Ia menjelaskan, alasan pihaknya menunda rapat tersebut lantaran saat ini memasuki masa reses. Sehingga, mereka menuju ke wilayah atau daftar pemilihan (dapil) masing-masing.

Luluk memastikan, rapat perdana pansus angket haji itu sedianya bakal digelar pada minggu depan. Akan tetapi, tidak disebutkan waktu pastinya.

"Iya ditunda sementara karena faktor teknis, sambil memberi kesempatan reses semimggu di dapil. Insya Allah minggu depan kita rapat perdana," jelasnya.


Secara terpisah, anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya menyebut, pemberitahuan penundaan itu didapat olehnya pada Selasa (16/7) sore.

"Kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan. Sampai kapan, kami juga bertanya kepada sekjen mengatur agenda tersebut, itu sampai waktu yang nanti diinformasikan kembali, seperti itu," ujar Wisnu.


"Sehingga kami ya huznuzon kami karena mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir. Kami akan standby di sini untuk kemudian mempersiapkan apa saja hal-hal pembahasan yang nanti akan dilaksanakan di acara pansus tersebut. Terimakasih mohon maaf atas ketidaknyamanan," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pria Misterius Bawa Samurai Serang Dua Polisi di Jambi

{{caption}}
Bawa Alat Masak, Kaum Ibu di Lampung Demo Minta Program MBG Tak Dihentikan

{{caption}}
Prabowo Siapkan 10 Kampus Medis, Gandeng Imperial College London

{{caption}}
PKB: Konstitusi Tidak Mengenal Istilah Partai Penyeimbang

{{caption}}
Stasiun KRL dan Jembatan Baru ke Stadion JIS jadi Kado Ulang Tahun Jakarta

{{caption}}
Pramono Resmikan Jembatan dan Stasiun KRL, Stadion JIS Kini Terhubung ke Ancol

Topik Terkait
{{caption}}
Ini Alasan Banyak Anggota DPR Absen Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.

UU Pilkada
{{caption}}
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

UU Pilkada
{{caption}}
Cak Imin Sebut Pansus Angket Haji 2024 Mulai Bekerja Pekan Depan

Cak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.

Cak Imin
{{caption}}
Cak Imin Tegaskan Fokus Pansus Angket Haji soal Visa yang Tidak Sesuai Undang-Undang

Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Rapat Perdana Pansus Angket Haji Batal Digelar, DPR: Ditunda Minggu Depan karena Reses

Pansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan

Pansus Angket Haji
{{caption}}
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Puan Maharani
{{caption}}
DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik

Anggota DPR memiliki kepentingan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres.

Puan Maharani
{{caption}}
KPK Targetkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex Terkait Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

dugaan korupsi
{{caption}}
KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji dalam Kasus Kuota Haji Kemenag, Kerugian Negara Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Kasus ini melibatkan kerugian negara fantastis dan sejumlah pihak lain yang masih didalami.

haji 2023 2024
{{caption}}
Pansus Haji DPR Pernah Peringatkan Soal Kuota Haji 2024

Pansus Haji DPR menemukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan.

berita update
{{caption}}
KPK Perkaya Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji dengan Temuan BPK

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

bpk
{{caption}}
KPK Telusuri Cara Pesan Akomodasi, Terkuak Dugaan Korupsi Haji Kemenag Rugikan Negara Triliunan Rupiah?

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

biro perjalanan haji
{{caption}}
Terungkap! Dirjen Hilman Latief Diperiksa 11 Jam oleh KPK Terkait Penyelidikan Haji Kemenag, Apa Saja yang Digali?

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

haji 2023
{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

abdullah dpr
{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

berita foto
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

anggaran kemenkeu
{{caption}}
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

anggaran umkm
{{caption}}
Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

berita update
{{caption}}
Harga Pertamax Naik, DPR Yakini Masyarakat akan Beralih ke Pertalite

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

dpr