Rapat Perdana Pansus Angket Haji Batal Digelar, DPR: Ditunda Minggu Depan karena Reses

Komisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.

Rapat pun yang mulanya akan berlangsung, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat belum terpenuhin.

Masing-masing fraksi diminta memberi nama setelah itu dilakukan musyawarah mufakat

Cak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.

Jika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses bakal menyalahi aturan.

Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Fuad Hasan Masyhur untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, sebuah langkah penting setelah pemeriksaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma

Pansus Angket Haji pada DPR dibentuk pada 2024 untuk mendalami indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke kuota khusus.

Pansus Angket Haji DPR RI mengharapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengisi posisi

Banyak lobby dari pihak luar agar pansus berproses secara lunak tanpa menyinggung lainnya

Dia menegaskan, Yaqut kini tengah bertugas di luar negeri.

"Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.