LIVE

NasDem: Pilkada Lewat DPRD Selaras dengan Konstitusi, Bukan Mematikan Demokrasi

Viktor menegaskan, perubahan mekanisme Pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan.

nasdem
NasDem: Pilkada Lewat DPRD Selaras dengan Konstitusi, Bukan Mematikan Demokrasi
NasDem: Pilkada Lewat DPRD Selaras dengan Konstitusi, Bukan Mematikan Demokrasi (merdeka.com)

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki pijakan konstitusional. Hal ini dinilai selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai Pancasila.

Viktor menyampaikan, konstitusi Indonesia tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah. Karena itu, mekanisme Pilkada melalui DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.

"Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi," kata Viktor di Jakarta, Selasa (30/12).

Viktor menegaskan, perubahan mekanisme Pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.

"Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat," tegasnya.

Menurutnya, demokrasi tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai prosedur memilih, tetapi sebagai instrumen untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang berintegritas, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan, gagasan Pilkada melalui DPRD juga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menurutnya, demokrasi Indonesia sejak awal tidak hanya dirancang sebagai demokrasi elektoral, tetapi sebagai demokrasi yang menempatkan musyawarah dan perwakilan sebagai fondasi pengambilan keputusan politik.

"DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat. Mekanisme pilkada melalui DPRD dapat menjadi ruang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses permusyawaratan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif,” jelasnya.

Singgung Kasus Hukum Menjerat Kepala Daerah

Ia juga mengingatkan, berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi refleksi bersama. Menurutnya, tuntutan terhadap integritas personal kepala daerah harus dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.

"Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan," ucapnya.

Viktor menilai, kesepahaman nasional menjadi kunci agar perbedaan pandangan mengenai sistem pilkada tidak berkembang menjadi polarisasi politik. Stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan daerah, menurutnya, harus dijaga sebagai kepentingan bersama.

Jangan Ganggu Persatuan dan Arah Kemajuan Bangsa

"Perbedaan pandangan boleh ada, tapi jangan sampai ganggu persatuan dan arah kemajuan bangsa," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi wacana pilkada melalui DPRD dengan kejernihan nalar dan kedewasaan sikap, serta tetap berpegang pada nilai-nilai konstitusi sebagai pijakan bersama.

"Demokrasi harus kita pastikan mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang stabil, bertanggung jawab, dan bebas dari tekanan sistemik yang justru menjauhkan kekuasaan dari kepentingan rakyat," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rusa TMP Kalibata Kabur, Berkeliaran di Jalanan

{{caption}}
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di HUT Bhayangkara ke-80

{{caption}}
Tak Hanya Penyekapan, Taufik Hidayat Terjerat Kasus Kejahatan Lain

{{caption}}
Separuh Jalan Kuansing Rusak, Bupati Malah Terima Suap Mobil Mewah

{{caption}}
Hoaks Seputar Prabowo Subianto Beredar di Media Sosial, Simak Faktanya

{{caption}}
Naik Kelas Kasus Suap Bupati Kuansing

Topik Terkait
{{caption}}
Gerindra Bali Dukung Pilkada Melalui DPRD: Efisiensi Anggaran dan Stabilitas Politik

DPD Partai Gerindra Bali menyatakan dukungan penuh terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD, sejalan dengan arahan DPP. Keputusan ini dinilai mampu menciptakan efisiensi anggaran serta stabilitas politik daerah.

Gerindra Bali
{{caption}}
SOKSI Dorong Pilkada lewat DPRD: Evaluasi Dua Dekade Pilkada Langsung

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

Pilkada Lewat DPRD
{{caption}}
PDIP Tegaskan Pertahankan Pilkada Langsung dan Dorong E-voting untuk Efisiensi

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Pilkada Langsung
{{caption}}
Pilkada Konstitusional: Yusril Tegaskan Mekanisme Langsung atau Lewat DPRD Sama-sama Sah

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional, memicu perdebatan penting tentang masa depan demokrasi daerah.

Pilkada Konstitusional
{{caption}}
Golkar Jatim Dukung Mekanisme Pilkada melalui DPRD, Sebut Lebih Sesuai Pancasila

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Golkar Jatim
{{caption}}
Demokrat Dukung Prabowo Soal Sistem Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan sikap partainya dalam isu pemilihan kepala daerah lewt DPRD.

Demokrat
{{caption}}
Mencegah Korupsi: Negara Harus Hadir Atasi Biaya Politik Pilkada yang Tinggi

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Biaya Politik Pilkada
{{caption}}
KPK Tegaskan Regulasi Jelas Penting dalam Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terkait wacana mekanisme Pilkada Dipilih DPRD, guna mencegah praktik politik transaksional.

Pilkada Dipilih DPRD
{{caption}}
F-NasDem: Pilkada Melalui DPRD Konstitusional, Perkuat Demokrasi Perwakilan

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat menegaskan Pilkada melalui DPRD memiliki pijakan konstitusional, selaras UUD 1945, dan memperkuat demokrasi perwakilan.

Pilkada DPRD
{{caption}}
Ketua DPP PDIP: Mengapa Partai Lain Begitu Khawatir dengan PDI Perjuangan?

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

berita update
{{caption}}
NasDem Sumsel Tegaskan Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Bukan Kader, Hanya Diusung saat Pilkada

Edison maju dalam Pilkada Muara Enim 2024 berpasangan dengan Sumarni. Pasangan ini diusung Partai NasDem, Golkar, dan PDI Perjuangan.

berita kontributor
{{caption}}
Putusan MK soal 30 Persen Caleg Perempuan, NasDem: Selama Ini Sudah Berjalan dengan Baik

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

ahmad sahroni
{{caption}}
Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen Tunggal: Tak Lolos Nasional, Kursi DPRD Hangus

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

berita update
{{caption}}
Nasdem Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

berita update
{{caption}}
Dasco Bantah Kabar Rencana Merger Gerindra-NasDem

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

berita update
{{caption}}
Bawaslu Goes to School: Edukasi Demokrasi Intensif untuk Pemilih Pemula di Bantul

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

bawaslu bantul
{{caption}}
KPK Lapor Presiden dan DPR RI soal Hasil Kajian Tata Kelola Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

demokrasi
{{caption}}
KPU Gelar Pleno Terbuka, Pastikan Akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Kepulauan Seribu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

bawaslu
{{caption}}
Kultur Politik Pemicu Korupsi Kepala Daerah, Pengamat Soroti Sistem Kaderisasi dan Biaya Pilkada

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

biaya politik
{{caption}}
Kemendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Pembangunan Papua dengan RPJMN Nasional

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

kemendagri
{{caption}}
Wamendagri Berharap Konflik Bupati Wabup Jember Diselesaikan Secara Elegan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.

bima arya sugiarto