Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mendagri Minta DKPP Cegah Pelanggaran Pemilu

{{caption}}
Kejagung Sebut Ada 2 Klaster Korupsi MBG

{{caption}}
Kejagung Ungkap Nasib Ribuan Motor Listrik Program Makan Bergizi Gratis

{{caption}}
Hasil Temuan Kejagung soal Mark Up Motor Listrik BGN

{{caption}}
Petinggi Vendor Motor Listrik BGN jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

{{caption}}
Polisi Tangkap 2 Pria Bawa Molotov Saat Demo Mahasiswa

Topik Terkait
{{caption}}
Konflik Timur Tengah Masih Memanas, WFH Jumat Resmi Diperpanjang

pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Airlangga mengatakan insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

WFH
{{caption}}
WFH Satu Hari Seminggu: Transformasi Budaya Kerja untuk Efisiensi dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Pemerintah resmi memberlakukan skema WFH satu hari dalam sepekan, menandai transformasi budaya kerja berbasis WFH yang signifikan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Simak dampaknya!

{{caption}}
Malaysia Terapkan Kebijakan WFH Pegawai Pemerintah Mulai 15 April 2026, Apa Tujuannya?

Pemerintah Malaysia resmi memberlakukan kebijakan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026. Langkah ini bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar dan menjaga keberlanjutan energi.

{{caption}}
Dorong Efisiensi Energi Nasional, Pemerintah Terapkan WFH Jumat untuk ASN

Pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan kebijakan baru yang mendorong Efisiensi Energi, termasuk skema kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

{{caption}}
WFH Swasta hingga BUMN Akan Diumumkan 1 April 2026

Yassierli menjamin ia akan segera merilis Surat Edaran dan program pengoptimalan energi di lingkungan kerja untuk swasta, BUMN, dan BUMD terkait kebijakan WFH.

WFH
{{caption}}
ASN Dilarang Keluyuran Saat WFH, Kemendagri Siapkan Sanksi Tegas

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menyusun aturan terkait pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk ASN atau PNS.

WFH
{{caption}}
Siap-Siap, Kebijakan WFH Resmi Diumumkan Besok 31 Maret 2026

Kebijakan untuk bekerja dari rumah (WFH) demi penghematan energi akan diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret 2026, yaitu besok.

WFH
{{caption}}
Kebijakan WFH Pasca-Lebaran Dorong Efisiensi dan Budaya Kerja Baru di Indonesia

Pemerintah menerapkan Kebijakan WFH pasca-Lebaran bagi ASN dan mengimbau sektor swasta, bertujuan mendorong efisiensi, mengurangi konsumsi BBM, dan membentuk budaya kerja digital yang lebih modern.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Pastikan Kebijakan WFH Tak Ganggu Produktivitas Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kebijakan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi efisien dalam penggunaan energi.

{{caption}}
Pemerintah Segera Umumkan Kebijakan WFH Sebelum Akhir Maret, Ini Detailnya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret untuk menekan konsumsi BBM dan merespons harga energi global. Simak detail skema dan dampaknya!

{{caption}}
Pemerintah Segera Umumkan Kebijakan WFH Seminggu Sekali untuk ASN dan Swasta

Pemerintah akan mengumumkan kebijakan WFH seminggu sekali sebelum akhir Maret, sebuah langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak dan mendorong aktivitas ekonomi di tengah gejolak harga energi global.

{{caption}}
Pemprov Jatim Terapkan WFH Setiap Rabu, Dorong Efisiensi BBM di Tengah Tekanan Global

Khofifah menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA).

WFH
{{caption}}
Kebijakan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut Setiap Jumat Mulai Juni 2026: Sinkronisasi Nasional dan Peningkatan Efisiensi

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026, dialihkan ke setiap Jumat. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dengan arahan nasional sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

{{caption}}
Pimpinan OPD Wajib WFO, Bupati Sigi Tegaskan Kebijakan WFH Tidak Berlaku Penuh

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

{{caption}}
Pemkot Kediri Tegaskan Kepatuhan Absensi ASN Saat WFH Demi Pelayanan Optimal

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

{{caption}}
Efisiensi Kinerja: Pemkot Kediri Terapkan Skema WFH 40 Persen bagi ASN

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

asn
{{caption}}
Gubernur PBD Terbitkan SE Dukung Penerapan WFH, Tingkatkan Efisiensi ASN Papua Barat Daya

Gubernur Elisa Kambu mengeluarkan Surat Edaran yang mendukung Penerapan WFH ASN Papua Barat Daya, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

{{caption}}
BKPSDM Bali Ungkap Efektivitas WFH ASN Pemprov Bali di Hari Pertama Penerapan

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.

{{caption}}
Menko Airlangga: Singapura Dukung Ekspor Satu Pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Dari pertemuan bersama Singapura tersebut, juga turut dibahas soal penguatan rantai pasok (supply chain).

{{caption}}
Kenaikan BI Rate Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global

Bank Indonesia memutuskan Kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari volatilitas keuangan global dan depresiasi rupiah.

{{caption}}
Pemerintah Targetkan Ratifikasi IEU-CEPA Rampung Semester II 2026, Perkuat Ekonomi Indonesia-UE

Pemerintah Indonesia menargetkan Ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester kedua 2026, membuka jalan bagi penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan strategis dengan Uni Eropa.

{{caption}}
Ratifikasi IEU-CEPA Ditargetkan Rampung Semester II 2026, Perkuat Hubungan Ekonomi Indonesia-Uni Eropa

Pemerintah menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026, membuka peluang besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.

{{caption}}
Di Forum BESF, Menko Airlangga Pede Ekonomi Digital RI Bisa Tembus USD 600 Miliar pada 2030

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

{{caption}}
Wajib! Pelaporan Ekspor DSI Dimulai 1 Juni 2026, Ini Komoditasnya

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.