Iluni FEB UI dan NasDem Bahas Tantangan APBN 2026: Ruang Fiskal Hanya Tersisa 11,5% dari Belanja Negara

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI) bersama Fraksi NasDem DPR RI mendiskusikan Tantangan APBN 2026, menyoroti ruang fiskal yang kian terhimpit dan pentingnya kebijakan berpihak rakyat.

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI) dan Fraksi Partai NasDem DPR RI baru-baru ini bersinergi membahas tantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pertemuan penting ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, 02/10, bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan nasional.

Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut dari Breakfast Forum Iluni FEB UI bertajuk “APBN 2026, Bagaimana Mencermatinya?” yang telah diselenggarakan pada Agustus lalu. Forum sebelumnya mengulas secara mendalam ruang kebijakan fiskal Indonesia di tengah tekanan global yang terus meningkat serta keterbatasan APBN.

Ketua Umum Iluni FEB UI, Ubaidillah Nugraha, menegaskan bahwa pertemuan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral alumni. Hal ini dilakukan untuk mengawal kebijakan fiskal agar disusun demi kesejahteraan rakyat dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia.

Tanggung Jawab Moral dan Amanah Rakyat dalam APBN

Kepala Public Policy Unit Iluni FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menjelaskan bahwa diskusi tersebut mengulas APBN sebagai alat vital yang disusun oleh pemerintah dan DPR. APBN memiliki peran krusial dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

“Masyarakat memberi pemerintah dan DPR amanah yang sakral untuk dapat menyusun anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk dapat digunakan sebagai instrumen alokasi secara adil, instrumen distribusi yang memberdayakan terutama yang lemah, dan instrumen stabilisasi menghadapi guncangan dalam dan luar negeri,” ujar Rizki.

Rizki juga menyampaikan intisari diskusi Breakfast Forum Iluni FEB UI sebelumnya, menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia. Iluni FEB UI bersama masyarakat menuntut DPR untuk menunjukkan keberpihakan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, dengan desain dan implementasi kebijakan berbasis bukti serta asas teknokratis yang belum sepenuhnya terwujud.

Lebih lanjut, Rizki menyoroti adanya kecenderungan peralihan program prioritas dari daerah ke pusat. Ia menyebut pola ini lebih mencerminkan pergeseran ruang fiskal yang justru mengurangi peran daerah, alih-alih menciptakan nilai tambah. “Ke depan, penting memastikan agar desain kebijakan pusat bukan mengkooptasi daya saing lokal, melainkan memperluas kapasitas dan ruang gerak daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan,” jelasnya.

Kritik Terhadap Struktur dan Ruang Fiskal APBN 2026

Tim Kajian Strategis Iluni FEB UI, Teuku Riefky, yang menjadi narasumber utama dalam diskusi tersebut, membahas tantangan APBN 2026 secara lebih teknis. Ia mengungkapkan bahwa ruang fiskal Indonesia kian terhimpit oleh dominasi belanja wajib.

Kondisi ini menyebabkan ruang discretionary spending, atau belanja yang bisa dialokasikan sesuai kebijakan, hanya tersisa 11,5 persen dari total belanja negara per 2024. Angka ini menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk program-program baru atau prioritas yang fleksibel.

Struktur APBN 2026 juga memperlihatkan hampir 37 persen anggaran terserap untuk program populis. Riefky berpendapat bahwa ini membuat APBN kehilangan perannya sebagai instrumen countercyclical dan melemahkan fungsi stabilisasi serta distribusi. Strategi pertumbuhan berbasis utang (debt-led growth) selama ini dinilai gagal menciptakan fiscal capture yang memadai.

“Bukannya memperluas basis penerimaan, strategi pertumbuhan berbasis utang justru mengunci ruang fiskal. APBN harus kembali diarahkan pada fungsi produktif: memperkuat institusi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan,” tegas Riefky, menekankan perlunya perubahan orientasi APBN.

Mendorong Dialog Lintas Pemangku Kepentingan

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, Iluni FEB UI menegaskan pentingnya membuka ruang dialog yang lebih luas dan melibatkan lintas pemangku kepentingan. Ajakan ini tidak hanya ditujukan kepada Fraksi NasDem, melainkan juga kepada seluruh elemen politik, pemerintah, akademisi, serta masyarakat sipil.

Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan fiskal yang lebih komprehensif dan berdaya guna. Kolaborasi antarpihak sangat dibutuhkan untuk memastikan APBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: AntaraNews