Indef Ingatkan Prabowo-Gibran Tak Boleh Belanjakan APBN Secara Ugal-ugalan

Indef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.

Indef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi. 

Indef Ingatkan Prabowo-Gibran Tak Boleh Belanjakan APBN Secara Ugal-ugalan

Indef Ingatkan Prabowo-Gibran Tak Boleh Belanjakan APBN Secara Ugal-ugalan

Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.

Imaduddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian Keuangan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024. 

Jumlah utang itu naik sebesar Rp14,59 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang senilai Rp8.338,43 triliun.

Sehingga, untuk bisa melunasi utang-utang tersebut, hal pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pengolahan kebijakan fiskal. 

Dia memperkirakan jika hal itu tidak segera dilakukan, maka dalam 5 tahun ke depan tidak lagi bisa mengelola fiskal terutama untuk perencanaan program pembangunan besar.

"Pertama paling penting evaluasi pengolahan fiskal. Saya pikir akhirnya evaluasi ke depan bahwa pemerintahan dalam 5 tahun kedepan itu tidak lagi bisa mengelola fiskal terutama untuk perencanaan program pembangunan besar secara dalam tanda kutip ugal-ugalan," 

kata Imaduddin dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (4/7).

merdeka.com

Imaduddin menyebut terdapat tiga aspek kata kunci dalam pengelolaan fiskal, yakini sisi belanja, sisi penerimaan dan sisi pembiayaan.

"Itu menurut saya kata kunci dalam melihat dan detail menganilisis fiskal kita ke depan," kata Imaduddin.

merdeka.com

Dari sisi belanja negara, pemerintah baru tidak boleh belanja secara ugal-ugalan. 

Dia bilang harus melihat sektor mana yang bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan jangka panjang. Apalagi program besar yang diinisasi akan memakan anggaran yang tinggi.

Selain itu, ia meminta kepada pemerintah baru untuk memastikan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan akan diterima langsung oleh masyarakat membutuhkan dan tepat sasaran. Sehingga pengeluaran yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang besar terhadap pembuatan jangka panjang.

"Menurut saya ini penting untuk kita kembali terkait demgan bantuan sosial lainnya, memastklikan penerimaan manfaat benar-benar penerima manfaat yang memerlukan, jadi akhirnya pengeluaran yang kita lakukan efeknya dari pemerintah ini efeknya adalah dampak besar," pungkas Imaduddin.