DPRK Nduga Minta Pemkab Fokus Peningkatan SDM dalam APBD Nduga 2026

DPRK Nduga mendesak Pemkab Nduga prioritaskan peningkatan SDM, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan dalam APBD Nduga 2026 yang baru ditetapkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga untuk memfokuskan pelaksanaan program pembangunan. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua DPRK Nduga, Karto Nirigi, dalam siaran pers di Jayapura. Karto Nirigi menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Nduga.

Rapat Paripurna IV Masa Sidang I untuk penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan pada Jumat (6/3). Penetapan APBD 2026 ini mengalami penurunan sekitar Rp200 miliar.

Prioritas Pembangunan APBD Nduga 2026

DPRK Nduga secara tegas meminta Pemkab Nduga untuk mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor krusial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi utama pembangunan daerah. Ini mencakup pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk masyarakat Nduga.

Selain itu, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting juga menjadi fokus utama yang harus segera diatasi. Program-program intervensi yang tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan gizi anak-anak di Nduga.

Ketahanan pangan juga tidak luput dari perhatian, mengingat pentingnya ketersediaan dan akses pangan yang stabil bagi seluruh warga. DPRK Nduga menekankan bahwa program-program ini harus menjadi prioritas utama dalam implementasi APBD Nduga 2026.

Keterlambatan Penetapan dan Penurunan Anggaran APBD Nduga

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2026 mengalami keterlambatan. Proses ini lebih lambat dibandingkan dengan beberapa daerah lain di wilayah Papua Pegunungan.

Ketua DPRK Nduga, Karto Nirigi, mengungkapkan bahwa APBD 2026 mengalami penurunan sekitar Rp200 miliar. Meskipun demikian, Karto berharap keterlambatan ini tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pembangunan.

Bupati Nduga, Yoas Beon, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses pengisian jabatan bupati. Proses ini terjadi setelah wafatnya bupati sebelumnya, Dinar Kalnea, yang membutuhkan tahapan administrasi cukup panjang.

Pihak DPRK Nduga mendesak Bupati Nduga dan jajarannya untuk segera mengevaluasi dan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini penting agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.

Komitmen Pemkab Nduga untuk Percepatan Realisasi

Meskipun menghadapi tantangan keterlambatan, Bupati Nduga, Yoas Beon, menyatakan optimisme tinggi. Ia menegaskan komitmen Pemkab Nduga untuk bekerja keras agar APBD Nduga 2026 tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat.

Yoas Beon juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara DPRK Nduga dan seluruh organisasi perangkat daerah. Sinergi ini dianggap sebagai faktor kunci dalam pengesahan dan realisasi APBD Nduga 2026.

Pemerintah daerah berjanji akan berupaya merealisasikan anggaran secara maksimal. Tujuannya adalah agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nduga.

Sumber: AntaraNews