DPRD NTB: Pemerataan Pariwisata Wajib, Jangan Cuma Mandalika yang Moncer!

Ketua Komisi II DPRD NTB mendorong pemerataan pariwisata di seluruh daerah, menegaskan bahwa fokus tidak boleh hanya di Mandalika. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata NTB.

Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Pelita Putra, menyerukan pentingnya pemerataan pengembangan pariwisata di seluruh wilayah NTB. Ia menekankan bahwa aktivitas industri pariwisata tidak seharusnya hanya terpusat di Mandalika, melainkan harus menyebar. Hal ini bertujuan agar daerah lain juga dapat merasakan dampak positif dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

Pernyataan ini disampaikan Lalu Pelita Putra di Mataram pada Selasa (23/9), menyoroti kebutuhan akan integrasi destinasi wisata di seluruh provinsi. Menurutnya, epicentrum kebangkitan pariwisata NTB harus mencakup semua potensi, bukan semata-mata bergantung pada satu lokasi. Oleh karena itu, konektivitas antar destinasi dan faktor pendukung lainnya harus segera dibangun secara komprehensif.

Untuk mewujudkan visi pemerataan ini, Pelita Putra menegaskan perlunya kerja sama dan sinergi dari seluruh pihak terkait di NTB. Pembangunan pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata semata, melainkan tugas bersama yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Fungsi koordinasi yang kuat menjadi sangat esensial.

Pentingnya Sinergi Lintas Sektor untuk Pengembangan Pariwisata

Lalu Pelita Putra menggarisbawahi bahwa pembangunan sektor pariwisata merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Ia menyatakan bahwa semua pihak harus terlibat aktif, tidak hanya Dinas Pariwisata sebagai satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas pengembangan ini. Fungsi koordinasi antarlembaga dan sektor menjadi sangat krusial dalam mencapai tujuan pemerataan pariwisata NTB ini.

Integrasi dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat, berkelanjutan, dan merata. Dengan adanya sinergi yang baik, potensi-potensi wisata di luar Mandalika dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan dipromosikan secara optimal. Hal ini akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat tersebar secara adil ke seluruh masyarakat NTB, tidak hanya di satu titik.

Pendekatan terpadu ini juga akan membantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pengembangan destinasi baru atau yang belum populer. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menarik wisatawan. Ini sejalan dengan upaya untuk menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia yang komprehensif dan inklusif.

Peran Anggaran dan Regulasi dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan

Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Tengah ini memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi. Ia menyoroti keberadaan regulasi penting seperti Perda Wisata Halal dan Perda Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembangunan Wisata Berkelanjutan. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan pariwisata yang etis, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Pelita Putra juga menekankan pentingnya intervensi anggaran yang memadai dan terarah untuk mencapai tujuan destinasi wisata kelas dunia yang merata. Menurutnya, tanpa dukungan finansial yang kuat dan alokasi yang tepat, upaya pengembangan akan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran yang efektif menjadi kerja besar bersama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Investasi dalam infrastruktur dasar, promosi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di destinasi pariwisata di luar Mandalika akan membuka peluang baru. Ini termasuk pembangunan fasilitas pendukung, pelatihan masyarakat lokal, dan kampanye pemasaran yang menargetkan berbagai segmen wisatawan. Dengan demikian, setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi uniknya dan berkontribusi pada pertumbuhan pariwisata NTB secara keseluruhan.

Mewujudkan Ekosistem Pariwisata Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Konsep pariwisata terintegrasi yang didorong oleh DPRD NTB mencakup penyatuan ekosistem dari hulu hingga hilir secara komprehensif. Ini dimulai dari infrastruktur dasar seperti bandara dan layanan penerbangan yang efisien, hingga destinasi wisata itu sendiri yang beragam. Selain itu, akomodasi yang memadai dan sektor ritel juga menjadi bagian integral dari ekosistem ini untuk pengalaman wisatawan yang lengkap.

Integrasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga melibatkan kolaborasi aktif antar berbagai sektor terkait. Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kawasan pariwisata berbasis komunitas atau berkelanjutan menjadi kunci utama dalam strategi ini. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman wisata yang lengkap, nyaman, dan berkesinambungan bagi setiap pengunjung yang datang ke NTB.

Melalui pendekatan terintegrasi ini, diharapkan dapat tercipta paket wisata yang menarik, beragam, dan memiliki nilai jual tinggi. Ini akan memanfaatkan potensi daya tarik lokal yang unik di setiap daerah, mulai dari budaya, alam, hingga kuliner. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pariwisata NTB secara keseluruhan di kancah internasional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas serta merata bagi masyarakat sekitar.

Sumber: AntaraNews