DPRD dan Pemkot Serang Matangkan Solusi Komprehensif Dampak Lingkungan PSEL

DPRD dan Pemkot Serang serius mematangkan solusi konkret untuk mengatasi dampak lingkungan PSEL, khususnya terkait pencemaran lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, secara intensif mematangkan skema solusi konkret. Langkah ini diambil untuk menangani berbagai dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pertemuan ini menjadi krusial dalam memastikan proyek PSEL tidak merugikan masyarakat sekitar, terutama petani.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap keluhan yang muncul dari masyarakat, khususnya terkait penurunan produktivitas lahan pertanian. Keluhan tersebut diduga kuat akibat pencemaran air lindi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong. Oleh karena itu, perbaikan manajemen pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proyek PSEL ini.

Koordinasi antara legislatif dan eksekutif ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Fokus utama adalah pada mitigasi risiko lingkungan dan sosial, serta memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Pembahasan meliputi aspek teknis pengelolaan limbah hingga kompensasi bagi warga terdampak.

Perbaikan Manajemen Limbah dan Kompensasi Lahan Pertanian

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Heni Sulastri, mengakui adanya keluhan serius dari warga. Keluhan tersebut berkaitan dengan penurunan drastis produktivitas lahan pertanian di sekitar TPA Cilowong, yang disebabkan oleh pencemaran air lindi. Situasi ini menuntut perbaikan mendasar dalam sistem pengelolaan limbah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Heni menegaskan bahwa solusi yang dibahas mencakup perbaikan pengelolaan air lindi secara menyeluruh. Selain itu, maksimalisasi penggunaan alat berat juga menjadi fokus agar operasional TPA tidak lagi merugikan para petani. "Masalah pencemaran lahan pertanian sudah kami bicarakan. Solusi nya mencakup perbaikan pengelolaan air lindi dan maksimalisasi alat berat agar tidak lagi merugikan petani," kata Heni.

Terkait lahan warga yang sudah terlanjur tercemar, Heni menyebutkan bahwa opsi pembebasan lahan atau ganti rugi telah masuk dalam pembahasan. Meskipun keputusan final belum diambil, prinsipnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus memastikan kejadian gagal panen akibat pencemaran tidak terulang. "Kami bahas satu per satu, prinsipnya DLH harus memastikan kejadian (gagal panen) tidak terulang," tambahnya.

Implementasi Teknologi PSEL dan Kompensasi Dampak Negatif

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, menawarkan solusi inovatif melalui skema Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dan penggunaan teknologi canggih. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan PSEL secara signifikan. Teknologi yang akan diterapkan pada PSEL dirancang untuk lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem open dumping yang konvensional.

Menurut Farach, teknologi PSEL yang akan diimplementasikan nanti didesain khusus untuk meminimalisir dampak lingkungan secara signifikan. Hal ini merupakan peningkatan besar dibandingkan sistem pengelolaan sampah sebelumnya yang cenderung menggunakan metode open dumping. Penerapan teknologi modern ini diharapkan mampu mengatasi masalah pencemaran yang selama ini menjadi keluhan warga.

Sebagai solusi sosial jangka pendek, Farach juga menyebutkan adanya alokasi dana khusus bagi masyarakat terdampak. Dana ini akan diwujudkan dalam bentuk fasilitas umum yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. "Ada KDN untuk masyarakat sekitar, bentuknya seperti bantuan sarana ibadah hingga pengadaan ambulans untuk warga," pungkasnya, menunjukkan komitmen Pemkot terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews