AWASLU mempermasalahkan frasa 'dana' pada kata-kata yang dilontarkan Cak Imin.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Pengawas Pemilu (AWASLU) pada Jumat (8/12).
Cak Imin dituduh menggunakan politik uang saat kampanye di Kota Banda Aceh pada tanggal 5 Desember lalu.
"Pada pokoknya adalah melaporkan calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar dengan dugaan melakukan politik uang," ucap Koordinator AWASLU, Muhammad Mualimin di Kantor Bawaslu Jakarta.
Mualimin menilai Cak Imin melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Pemilu dan Pasal 69 tentang larangan pasangan calon (paslon) memberikan atau menjanjikan dana atau materi lainnya.
Foto: Muhammad Mualimin
"Sebagaimana tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yang pada pokoknya adalah larangan pasangan calon itu memberikan atau menjanjikan dana atau materi lainnya," tegas Mualimin.
Menurutnya, frasa 'dana' mengartikan uang yang disediakan untuk keperluan atau suatu biaya tertentu.
merdeka.com
Perihal bukti yang diserahkan kepada Bawaslu, AWASLU menyerahkan satu rangkap potongan layar berita, dua orang saksi tetapi hanya satu saksi yang hadir di Bawaslu, serta bukti video terkait pernyataan Cak Imin di Aceh.
merdeka.com
Sebelumnya diberitakan, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, melakukan kampanye Pilpres 2024 di Aceh, Selasa (5/12).
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu awalnya menyempatkan diri ziarah ke makam ulama Syiah Kuala, di Gampong Deah Raya, Kota Banda Aceh.
Di sana, Cak Imin menyampaikan jika dirinya dan Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2024, Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh diperpanjang sampai kiamat.
"Bila otonomi khusus ini dapat dinikmati rakyat, maka otsus Aceh kita perpanjang sampai kiamat," kata Cak Imin.
Reporter Magang: Fandra Hardiyon
Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca Selengkapnya
Selama masa kampanye, politisi diimbau taat aturan
Baca Selengkapnya
Hampir seluruh penduduk desa memilih PKI dalam Pemilu 1955. Padahal tak pernah ada kampanye di desa terpencil itu.
Baca Selengkapnya
Ade juga menyatakan bahwa setiap informasi yang beredar di bulan-bulan politik ini perlu ditanggapi dengan kritis.
Baca Selengkapnya
"MK membuka peluang politik dinasti," kata Bivitri Susanti.
Baca Selengkapnya
Beberapa kali Mahfud juga telah menemui Mardiono. Pertemuan tersebut merupakan komunikasi politik antara PPP dengan Mahfud.
Baca Selengkapnya
Budiman merupakan aktivis yang sempat dipenjara belasan tahun di orde baru.
Baca Selengkapnya
Hal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi