Jelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
"Saya siap mendampingi para kades yang diperiksa, saya siapkan pengacara-pengacara, tim hukum yang akan mendampingi kades-kades yang dituduh korupsi," ujar Cak Imin di Ancol, Jakarta, Rabu (29/11).
Cak Imin meminta saat pemilu tidak perlu melakukan pemanggilan untuk proses hukum tersebut. Sebaiknya dilakukan setelah pemilu selesai.
"Dan saya berharap menjelang pemilu ini sementara hentikan dulu lah proses seperti itu, satu bulan aja kok," ujarnya.
Menurut ketua umum PKB ini, tidak perlu ada proses hukum seperti dialami kepala desa tersebut. Supaya tidak terkesan ada intimidasi.
"Supaya tidak ada orang yang merasa diintimidasi," ujar Cak Imin.
Diberitakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah memanggil para kepala Desa di Kabupaten Karanganyar. Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Pemanggilan dilakukan secara bertahap. Yakni mulai hari Senin hingga Rabu (27-29/11). Selain dimintai keterangan, lanjut dia, para kades juga diminta membawa dokumen penggunaan anggaran tersebut.
Perintah tersebut tercantum dalam surat berkop Dispermasdes Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar yang ditujukan kepada para camat tertanggal 21 November 2023. Dalam surat bernomor 413/931 meminta para camat memerintahkan para Kades menghadap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah (Jateng) untuk memberikan keterangan dan dokumen.
Kepada awak media, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto membenarkan isi surat tersebut. Hal itu menindaklanjuti surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor : B/Und-2038/XI/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 16 November 2023 perihal Permintaan keterangan dan dokumen.
"Jadi saya hanya meneruskan surat dari Polda Jateng. Suratnya sudah menunjuk desa per desa, konteksnya apa saya juga tidak tahu," ujar Sundoro, Kamis (23/11).
Dikatakan Sundoro, pemanggilan Kades tidak hanya di wilayah Kabupaten Karanganyar, namun juga di daerah lain. Pemanggilan tersebut terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan provinsi tahun anggaran 2020 sampai 2022.
"Para Kades yang dipanggil ini diminta membawa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 sampai dengan 2022, Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan program bantuan bersumber dana provinsi Jawa Tengah 2020 sampai dengan 2022, rekening koran atas nama Desa dari 2020-2022, buku kas umum desa 2020-2022 dan bukti Surat Setor Pajak (SSP) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022," bebernya
Jelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
"Putusannya bersifat final dan mengikat, selesai, tidak ada bandingnya. Nah pak hakimnya korupsi? Hakimnya melanggar etik? Adili," kata Mahfud.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPU Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly (42) ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran dana hibah pilkada. Dia langsung ditahan.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung mengaku sering mengalami kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pemilu.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Mahfud juga pernah dibuat geleng-geleng kepala akan praktik korupsi di tanah air yang sudah parah.
Baca Selengkapnya
Besaran kerugian negara yang ditimbulkan berhubungan dengan besaran hukuman.
Baca Selengkapnya
Ali memastikan tugas KPK sebagai lembaga pencegahan tindak pidana korupsi berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Adapun yang disita oleh penyidik sebanyak 48 dokumen dari BPAD NTT dan 17 dokumen dari BKD NTT.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi