Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar memandang perlu ada sistem hukum dalam menerapkan dana desa. Desa yang melakukan penyelewengan, dananya perlu dikurangi. Begitu juga sebaliknya, desa yang menggunakan dana desa secara tepat bisa ditambah.

Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil

"Kalau dana desa enggak benar cara gunakannya diperkecil. Tapi kalau dana desa yang pengunaannya bagus diperbesar," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin di Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Kamis (7/12).


Menurut Cak Imin, dana desa ini perlu dihitung lagi. Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. 

Menurut Cak Imin, dana desa ini perlu dihitung lagi. Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. 

Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.

"Nanti kita itung lagi. Awalnya kita ingin Rp5 miliar per desa nanti faktanya kita pasti dengan hitungan-hitungan yang bisa lebih besar dari itu. Bisa jadi per desa tidak sama bergantung tanggung jawab bebas korupsi, penggunaan yang baik," katanya.


Soal tuntutan masa jabatan kepala desa 9 tahun, Cak Imin justru menyoroti periodisasinya. 

Ketua umum PKB ini mengatakan, biasanya di desa ramai kompetisi setiap pemilihan. Ia berharap hal itu bisa dikurangi.

Soal tuntutan masa jabatan kepala desa 9 tahun, Cak Imin justru menyoroti periodisasinya. 
Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil

"Diharapkan supaya desa tidak terus kompetisi ya, kalau di desa itu kompetisi yaa, kalau di desa itu kompetisi biasanya berapa tahun sekali itu.. 6 tahun, 6 tahun itu berantem lagi berantem lagi. Nah ini disatukan sajalah," katanya.

Anies Ungkap Plesetan dari KPR: 'Kapan Punya Rumah', Saking Susah Urusnya
Anies Ungkap Plesetan dari KPR: 'Kapan Punya Rumah', Saking Susah Urusnya

Anies menilai sistem KPR mempersulit masyarakat, termasuk anak muda untuk memiliki hunian sendiri

Baca Selengkapnya
Masih Dirawat, Kondisi Terkini Siswa SMP di Cilacap Usai Dipukuli dan Ditendang Kakak Kelas
Masih Dirawat, Kondisi Terkini Siswa SMP di Cilacap Usai Dipukuli dan Ditendang Kakak Kelas

Polisi mengungkap motif pelaku siswa SMP 2 Cimanggu di Cilacap melakukan penganiayaan FF karena mengaku gabung dengan siswa geng lainnya.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin Diperiksa Terkait Kasus Sistem Proteksi TKI, Murni Penegakan Hukum atau Politisasi?
Cak Imin Diperiksa Terkait Kasus Sistem Proteksi TKI, Murni Penegakan Hukum atau Politisasi?

Cak Imin buka suara soal panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Dugaan Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI era Menaker Cak Imin
Duduk Perkara Dugaan Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI era Menaker Cak Imin

Diketahui, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp20 miliar guna merancang sistem proteksi TKI tersebut tidak berfungsi.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Gaji Tunggal dan Hilangkan Tunjangan PNS di 2024
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Gaji Tunggal dan Hilangkan Tunjangan PNS di 2024

Penerapan sistem gaji tunggal disebut bertujuan untuk memastikan kesejahteraan para PNS di hari tua.

Baca Selengkapnya
Luhut soal OTT KPK: Ngapain Bangsa Ini Pamer-Pamer Tangkap Tangan, Bangga Lihat Itu?
Luhut soal OTT KPK: Ngapain Bangsa Ini Pamer-Pamer Tangkap Tangan, Bangga Lihat Itu?

Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker

KPK belum bersedia memberikan keterangan lengkap terkait penggeledahan

Baca Selengkapnya