Warga Temanggung dan Wonosobo Tolak Sekolah Rakyat, Terbentur Konflik Penggunaan Lahan

Sejumlah kelompok warga di dekat lapangan tersebut meminta pengganti lahan apabila lapangan itu akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah mencatat dua wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, dilaporkan terbentur konflik dengan warga setempat terkait penggunaan lahan untuk proyek strategis Sekolah Rakyat. Sehingga upaya pembanguan Sekolah Rakyat mendapat penolakan dari warga karena persoalan kurangnya pendekatan sosial kepada masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawab Tengah, Imam Masykur mengatakan bahwa penolakan yang terjadi bukan merupakan konflik besar, melainkan adanya kebutuhan warga yang merasa belum terakomodasi. Di Temanggung, meskipun secara teknis lahan seluas lima hektare sudah memenuhi syarat, dinamika sosial di masyarakat masih menjadi ganjalan.

"Yang (Sekolah Rakyat) Temanggung sudah lolos (verifikasi) lahannya, tetapi ada penolakan dari warga. Karena masyarakat memang perlu diberi sosialisasi," kata Imam, Kamis (7/5). 

Sementara untuk pembanguan Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, katanya sebetulnya telah dinyatakan lolos verifikasi lahan. Dinsos Wonosobo bersama pihak-pihak terkait mengincar pembuatan Sekolah Rakyat berada di atas tanah lapangan.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah kelompok warga di dekat lapangan tersebut meminta pengganti lahan apabila lapangan itu akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

"Di Wonosobo sudah lolos verifikasi tapi warganya minta tanah pengganti. Masyarakat wonosobo minta pemkab sediakan lokasi pengganti karena mereka butuh lapangan. Artinya, untuk permasalahan Sekolah Rakyat di Wonosobo, saya optimis lolos sepenuhnya. Cuman yang Temanggung emang perlu pendekatan ke warganya," ungkapnya. 

Jateng Punya 14 Rintisan Sekolah Rakyat

Secara keseluruhan, di wilayah Jateng tahun ini memiliki 14 rintisan Sekolah Rakyat. Beberapa rintisan Sekolah Rakyat tersebar di Kabupaten Magelang ada dua lokasi yakni Sekolah Rakyat Sentra Antasena dan Sekolah Rakyat gedung Pemkab Magelang.

Kemudian Sekolah Rakyat Kota Semarang, Sekolah Rakyat Pati, Sekolah Rakyat Rembang, Sekolah Rakyat Brebes, Sekolah Rakyat Sragen, Sekolah Rakyat Sukoharjo, Sekolah Rakyat Surakarta, Sekolah Rakyat Cilacap, Sekolah Rakyat Kebumen.

Dari 14 lokasi rintisan itu, mulai tahun ini juga diupayakan 11 lokasi di antaranya membangun Sekolah Rakyat permanen.

"Jadi konsepnya ada yang dapat bantuan langsung dari pemerintah pusat, ada yang musti mencari lahannya. Sebagai contoh yang dapat bantuan bangunan dari pusat di Brebes, Sukoharjo, Cilacap. Terus  kayak Sekolah Rakyat Sukoharjo nantinya dipakai buat menampung siswa  Sekolah Rakyat dari Solo," ujarnya.

Biaya Pembangunan

Terkait biaya pembangunan seluruh Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Setiap pembanguan Sekolah Rakyat mebutuhkan biaya Rp200-Rp350 miliar. "Jadi penandaan full dari pusat," jelasnya.

Sedangkan untuk pembelajaran di Sekolah Rakyat semata untuk memutuskan mata rantai kemiskinan di Jawa Tengah. Di samping itu, ia berharap dengan belajar di Sekolah Rakyat paling tidak bisa memanusiakan para fakir miskin agar anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan yang  layak.

"Harapannya mereka keluar Sekolah Rakyat bisa punya keterampilan yang bagus dan punya kepribadian sebagai sosok yang lebih baik. Karena sistem belajarnya di Sekolah Rakyat ini mirip sekolah Taruna Nusantara," pungkasnya.