Dinsos Jawa Tengah Dapat Izin Bangun Sekolah Rakyat di 11 Kabupaten Kota, di Sini Lokasinya

Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah mencatat ada sebelas kabupaten kota memperoleh izin resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membangun Sekolah Rakyat secara permanen di wilayahnya. 

Adapun jumlah Sekolah Rakyat yang tahun ini dibangun permanen berlokasi di Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Rembang.

Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinsos Jateng, Isriadi Widodo mengatakan, sebelas kabupaten/kota mendirikan bangunan Sekolah Rakyat rintisan dengan menggunakan lahan pinjam pakai di sejumlah aset milik Pemda.

"Dari usulan tahun ini, sudah ditetapkan izin pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen di 11 kabupaten/kota. Saat ini Sekolah Rakyat ada yang baru proses pembangunan, dan ada yang pakai aset bangunan milik Pemda," kata Isriadi, Senin (5/1). 

Dia mencontohkan di Kota Semarang tahun akan membangun Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari menggunakan lahan milik Pemkot. Ada juga beberapa Pemkab yang membangun Sekolah Rakyat tanpa menggunakan bangunan rintisan.  "Ada di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Cilacap dan Pemkab Rembang," ungkapnya.

Diizinkan Membangun Sekolah Rakyat Permanen

Tak cuma itu saja, sebelas kabupaten/kota telah diizinkan membangun Sekolah Rakyat permanen dengan luasan lahan 5-7 hektare. Namun masih banyak hal yang harus dipersiapkan. 

"Seperti di Pemalang itu akses menuju lahan (Sekolah Rakyat) terlalu kecil jadi perlu ada jembatan alternatif. Nantinya masalah seperti itu akan ditindaklanjuti," jelasnya.

Persoalan lain yang perlu dibereskan oleh pihaknya ialah menyangkut komunikasi dengan warga setempat. Sebab, untuk pemakaian lahan Sekolah Rakyat, pihaknya mengklaim berasal dari hibah tiap kabupaten/kota.

"Lahannya pakai punya Pemda yang kemudian dihibahkan ke pusat. Terus berapa biaya pembangunannya, dari proses sampai kesiapan lahan, itu murni sumbernya dari Pemda," imbuhnya. 

Ringankan Beban Warga Miskin

Nantinya dengan keberadaan Sekolah Rakyat diperuntukkan meringankan beban warga miskin dengan membuka akses sekolah yang layak bagi anak-anak mereka. 

"Jadi pemberian akses sekolah juga ditujukan kepada anak-anak putus sekolah yang membutuhkan sistem pembelajaran yang memadai dari pemerintah," ujarnya.

Oleh sebab itulah, pihaknya menyarankan kepada warga miskin kategori desil 1 dan desil 2 untuk berperan memotivasi anaknya agar kembali bersekolah. 

"Jadi pihak keluarga bantu motivasi ke anaknya agar bisa memperbaiki masa depan. Termasuk mengedukasi sikap budi pekerti ke anaknya. Butuh support, pemahaman dari orang tua dan masyarakat sekitar," pungkasnya.